Universitas Narotama (UN) Surabaya mengadakan workshop Finalisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Semester Gasal 2021/2022 selama dua hari, 21 – 22 Juli 2021 pukul 08.00 – 16.00 WIB. Kegiatan ini untuk semua program studi (prodi) yang ada di lingkungan Universitas Narotama.  Workshop  dibuka Rektor Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM dengan melibatkan berbagai unit kerja terkait.

Kegiatan tersebut dipandu oleh Wakil Rektor I, Dr. Muhammad Ikhsan Setiawan, ST, MT, peserta seluruh Kaprodi, seluruh Depart STI, seluruh LPPM, Ka. Depart. Kerjasama Dalam Negeri, seluruh Depart. IRO, seluruh Narotama Career Center, seluruh Kemahasiswaan, Alumni & Tracer Study, seluruh Keuangan, seluruh Ka. Bag. Admin Fakultas, seluruh Ka. Sub. Bag. Admin Fakultas, dan seluruh BAR.

Lima program studi (S1) Universitas Narotama menerima Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Hal ini berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor: 1575/E2/DM.00.01/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pengumuman Penerima Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Narotama, Farida Hardaningrum, ST, MT mengatakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memungkinkan adanya sinergi antar perguruan tinggi dalam hal kegiatan pengabdian masyarakat (abdimas). Implementasinya adalah dengan melakukan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), ekonomi dan pemberdayaan SDM pada mitra abdimas, yaitu desa binaan yang telah ditetapkan bersama.

“Setiap perguruan tinggi yang terlibat pada pembinaan desa binaan yang sama, yakni terdiri atas kelompok mahasiswa dan beberapa dosen pembimbing, bisa saling mentransfer ilmu dan teknologi. Diharapkan dari kegiatan itu semua mahasiswa bisa mendapatkan beberapa manfaat, yakni manfaat transfer iptek dan manfaat sosial. Demikian pula dengan masyarakat mitra abdimas,” kata Farida.

Sementara itu, Kaprodi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum, Dr. Habib Adjie, SH, M.Hum, mengatakan sangat mendukung kegiatan finalisasi implementasi MBKM tersebut. Hal ini karena kurikulum yang dibuat merupakan penyesuaian dan antisipasi perkembangan keilmuan dan dunia kerja, dan juga untuk semakin mendekatkan antara pembelajaran di kampus dan ketika memasuki dunia kerja. [UN]