Jakarta, -- Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar rapat menindaklanjuti sikap diam Presiden Joko Widodo atas tuntutan mahasiswa. Rapat digelar secara virtual dengan melibatkan perwakilan BEM SI dari berbagai kampus.

Koordinator BEM SI Kaharuddin mengatakan pihak KSP mengklaim sudah menyampaikan tuntutan ke Jokowi sejak Jumat (22/10). Namun, tak ada bukti tertulis soal penyerahan tuntutan tersebut.

"Nanti malam pukul 20.00 kami mengadakan konsolidasi nasional untuk pengambilan sikap terkait (batas waktu untuk Jokowi) 3x24 jam," kata Kaharuddin, Selasa (26/10).

Kaharuddin berkata pihaknya ingin ada bukti foto tentang penyerahan aspirasi ke Jokowi. Selain itu, mereka meminta Jokowi untuk merespons tuntutan itu dengan pernyataan melalui video. Mereka pun menuntut agar aspirasi itu segera dikabulkan dalam waktu dekat.

Dia menyebut ada sejumlah opsi tindak lanjut yang akan dibahas. Salah satunya adalah opsi demonstrasi lanjutan saat Hari Sumpah Pemuda.

"Apakah kita akan melakukan aksi massa lagi atau kita wait and see tergantung nanti malam, berhubung ada momentum 28 Oktober," ujarnya.

Apapun opsi yang diambil, BEM SI menegaskan tak akan mau diajak berunding dengan Jokowi di dalam Istana.

Kaharuddin menyampaikan pihaknya akan mencari cara lain agar beragam tuntutan mahasiswa bisa dipenuhi Jokowi.

"Kita berkomitmen [jika diundang] ke Istana untuk berdiskusi, kami enggak mengambilnya," ucap Kaharuddin.

Sebelumnya, BEM SI menyerahkan 12 tuntutan kepada Kepala Staf Presiden Moeldoko usai demonstrasi di Jakarta, Kamis (21/10). Mereka memberi waktu 3x24 jam kepada Presiden Jokowi untuk merespons tuntutan itu.

Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Undang-Undang Cipta Kerja, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu, dan pembatalan hasil Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK.

Sumber : cnnindonesia.com