Jakarta, -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan dan klarifikasi mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terkait penyelidikan baru kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.

"Benar, hari ini tim penyelidik KPK meminta keterangan dan klarifikasi terhadap Juliari P. Batubara terkait kegiatan penyelidikan yang saat ini sedang dilakukan KPK," ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Jumat (6/8).

Ali mengatakan pihaknya sedang berupaya mengembangkan dan mengungkap dugaan peristiwa pidana korupsi terhadap pelaksanaan pengadaan bansos Covid-19 melalui penyelidikan terbuka.

Upaya itu dilakukan dengan memintai keterangan beberapa pihak terkait. KPK sebelumnya sudah meminta keterangan Ketua Komisi III DPR yang juga politikus PDIP, Herman Hery.

"Kami memastikan penyelidikan terus dilakukan dan perkembangannya akan disampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Ali sempat menyatakan fakta-fakta persidangan Juliari dan sejumlah terdakwa lain bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut pihak lain yang diduga terlibat lewat penyelidikan baru.

Selama proses persidangan, sejumlah nama di lingkaran Kementerian Sosial dan DPR disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Dalam tuntutan jaksa, Juliari disebut membagi jumlah alokasi kuota 1,9 juta paket bansos Covid-19 menjadi beberapa kelompok penyedia.

Juliari telah dituntut dengan pidana 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Politikus PDIP itu juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp14,6 miliar, serta pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun.

Sumber : cnnindonesia.com