Jakarta -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lima mobil dan uang senilai Rp16 miliar dari kasus rasuah terkait penetapan izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo. "Uang disita memang tidak jauh kurang lebih ada sekitar Rp16 miliar sampai dengan saat ini dan sudah dimasukkan di rekening penampungan. Mobil ada lima unit," ujar Pelaksana Harian Deputi Penindakan KPK, Setyo Budiyanto di kantornya, Senin (21/12). Setyo menerangkan, jumlah uang yang disita itu berasal dari penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah saksi maupun tersangka. Total ada 48 pemeriksaan terkait perkara ini. Sementara perihal mobil, ia tidak menjelaskan lebih jauh kaitannya dalam kasus ekspor benih lobster. "Untuk uang yang disita dari pihak-pihak yang sudah muncul dalam pemeriksaan. Ini dari pemeriksaan tentu kita lakukan proses penyitaan sesuai aturan berdasarkan BAP saksi, tersangka, kemudian ditambah lagi saat proses penggeledahan," terang dia. Lebih lanjut, Setyo mengungkapkan penyidik juga sudah menyita total sembilan sepeda yang satu di antaranya berasal dari pembelian di Amerika Serikat. "Delapan [sepeda] di rumah dinas dan satu yang dibawa dari Amerika Serikat dan beberapa barang mewah yang terdiri dari jam tangan, tas, dan lainnya," pungkas Setyo. Dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor benih lobster atau benur, komisi antirasuah telah menetapkan total tujuh tersangka. Menteri KKP nonaktif Edhy Prabowo termasuk satu di antaranya. Edhy disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango memastikan petugasnya membuka peluang untuk mengembangkan perkara dan menetapkan pihak lain sebagai tersangka. Sumber : cnnindonesia.com