JAKARTA - Wakil Ketua DPD Laode Ida mengaku tak setuju terkait mekanisme Pilkada bupati atau wali kota dipilih DPRD. Menurutnya, dengan mekanisme seperti itu hak politik rakyat telah dirampas dan sistem demokrasi Indonesia justru mengalami kemunduran seperti pada saat pemerintahan Orde Baru. "Jangan rampas lagi hak politik rakyat. Ide kembalikan kepala daerah ke DPRD potensial sebagai kejahatan para politisi terhadap rakyat. Betapa tidak, ratusan juta hak politik rakyat, hak konstitusi dan sekaligus perwujud substansi demokrasi dalam memilih pemimpinnya, secara terpaksa dan tiba-tiba akan dialihkan ke tangan sekelompok kecil elite di DPRD," ujar Laode dalam siaran pers yang diterima Okezone di Jakarta, Senin (8/9/2014). Parahnya, kata Laode, lahirnya pemikiran seperti itu karena suasana marah tim Koalisi Merah Putih dalam pilpres. Ini terlihat sebagai bagian dari pelampiasan atas kekalahan politik. "Soalnya, usulan itu tiba-tiba muncul kuat dari fraksi parpol Koalisi Merah Putih yang dukung Prabowo-Hatta. Dan jika dibiarkan secara politik memang pasti akan menang di parlemen," tegasnya. Dengan demikian, sambungnya, DPD yang secara kuat mengusulkan agar Pilkada langsung seolah-olah tak memiliki kewenangan kuat untuk mempertahankannya, lantaran tak memiliki voting right. "Artinya, dengan cara itu, kekuatan koalisi merah putih akan menguasai daerah-daerah di Indonesia. Ini juga bisa berarti, bahwa ada upaya untuk menguasai daerah dengan merampas paksa hak politik rakyat," katanya. (sus)