JAKARTA - Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) berharap pemerintah dapat memperkuat sistem pertahanan negara. Itu terkait dugaan tindakan spionase dan penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia terhadap Indonesia. "Protes keras yang dilakukan pemerintah Indonesia hanya gertak sambal dan tidak mampu menunjukan karakter sebagaimana layaknya bangsa yang berkarakter," kata Ketua GM FKPPI DKI Jakarta, Arif Bawono, Minggu (3/11/2013). Dia mengatakan, jika aksi penyadapan itu benar, maka bukan saja telah mengganggu hubungan diplomatik, tapi juga upaya paling nyata Amerika dan Australia mengangkangi kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. "Karena seharusnya, protes pemerintah RI dibarengi aksi nyata berupa pemutusan hubungan diplomatik dan pengusiran duta besar mereka," ungkapnya. GM FKPPI menuntut keras dan meminta klarifikasi oleh Kedubes AS di Indonesia atas kegiatan spionase dan penyadapan. Dia juga meminta klarifikasi kedubes Australia atas peyadapan yang kedua kalinya dilakukan kepada Indonesia dimana yang pertama dilakukan di kedubes Indonesia di Canbera Australia "Kami meminta pemerintah, memutus hubungan diplomatik dengan AS dan Australia yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya," tegasnya lagi. Dia mengusulkan kepada pemerintah untuk menolak dan mencabut izin IMB pembangunan gedung baru Kedubes AS di Jakarta karena fasilitas tersebut telah terbukti menjadi pusat kegiatan spionase yang dilakukan oleh AS terhadap rakyat dan pemerintah Indonesia. "Selidiki dan tangkap oknum atau pejabat Indonesia yang terindikasi terlibat skandal besar kegiatan spionase penyadapan di Indonesia yang telah membiarkan selama ini kegiatan spionase dan penyadapan ini terjadi, karena tidak ada tempat untuk pengkhianat di negeri ini," ungkapnya. (trk) K. Yudha Wirakusuma - Okezone