Arief Setyadi - Okezone JAKARTA- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Nasir Jamil merasa heran sosok Bunda Putri begitu misterius. Semua orang termasuk lembaga penegak hukum, kata dia, tidak bisa mengungkap perempuan yang disebut-sebut ada dalam lingkaran pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Padahal, menurut Nasir, semestinya dengan lembaga penegak hukum yang ada seperti Badan Intelejen Negara (BIN) atau Kepolisian, kalau memang dikerahkan tentu itu sangat mudah sekali dilakukan. Artinya, tidak perlu menunggu janji SBY untuk membongkar sosok Bunda Putri. "Itu kan yang saya pertanyakan dan katakan kenapa namanya kepolisian dan penegak hukum juga harus menemukan (Bunda Putri). Kita kan punya intelijen, masa enggak bisa menemukan Bunda Putri," kata Nasir saat berbincang dengan Okezone, Selasa (22/10/2013). SBY, sambung Nasir, harusnya bisa juga menagih komitmen polisi dan BIN, kalau memang dia tidak bisa mengungkap identitas Bunda Putri agar kisruh sosok perempuan itu tidak terus menjadi pertanyaan. "Makanya menurut saya SBY harus menagih komitmen ini kepada polisi dan BIN, kenapa ini belum ketemu, saya kan malu sama orang-orang. Kan bahasanya (SBY) bisa kaya gitu," tutur pria yang juga merupakan anggota Komisi III DPR itu. Nama Bunda Putri mencuat pertama kali dalam persidangan terdakwa Ahmad Fathanah di Pengadilan Tipikor, Jakarta melalui Ridwan Hakim, anak dari Ketua Majelis Syuro PKS. Bunda Putri disebut punya peran dalam setiap proyek di pemerintahan. Hal serupa juga dikatakan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq dalam persidangannya. Luthfi menyebut Bunda Putri sebagai perempuan yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan SBY, bahkan termasuk dalam menentukan isu resuffle kabinet. Dia juga menuding SBY dekat dengan Bunda Putri. SBY pun telah membantahnya jika hal itu merupakan kebohongan dan fitnah. SBY juga berjanji akan mengungkap sosok Bunda Putri. Namun tak kunjung terjadi. Belakangan Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengklarifikasi, kalau SBY mengetahui sosok Bunda Putri hanya akan diungkap ke internal saja, dan tidak ada kewajiban untuk mengungkapkannya ke publik. (trk)