Fakultas Hukum Universitas Narotama (UNNAR) menggelar seminar nasional Reformasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sabtu (16/11/2019). Kegiatan ini adalah lanjutan dari diskusi yang diadakan Fakultas Hukum UNNAR dengan tema yang sama beberapa waktu lalu. Kali ini dosen FH UNNAR yang juga menjabat sebagai Hakim Mahkamah Agung, Dr. Gazalba Saleh, SH, MH turut hadir sebagai pembicara bersama dengan Dr. Sunarno Edi Wibowo, SH, MH, dan Bambang Arwanto, SH, MH. Gazalba mengatakan UU yang baru justru menurunkan pergerakan KPK yang sudah sangat diharapkan peran besarnya. "Tampaknya ada hidden agenda di balik revisi UU KPK. Karena UU KPK yang lama sudah on track," tuturnya. Ia melanjutkan masyarakat pun berharap besar atas independensi KPK. Sementara saat ini independensi tersebut semakin berkurang karena harus dikendalikan oleh lembaga lain yang masih belum diketahui apakah eksekutif atau lainnya. "Kita sudah 19 tahun ada di era Reformasi tapi belum juga ada hasil signifikan untuk perubahan bangsa. Salah satunya adalah karena setiap pergantian presiden, programnya pun berubah. Agendanya sendiri-sendiri bukan agenda nasional," ujarnya. Gazalba mengambil contoh di negara Swiss di mana sekalipun pemimpin negara berganti, namun tetap ada program nasional yang harus terus dijalankan tanpa peduli siapapun pemimpinnya. "Kita harus tetap optimis pemberantasan tindak pidana korupsi masih bisa terus berjalan tanpa intervensi. Dan harapannya tentu saja KPK tetap independen seperti sebelumnya," katanya. Kepala Program Studi Ilmu Hukum UNNAR, Bambang Arwanto, S.H.,M.H mengatakan kegiatan seminar ini adalah acara rutin berkelanjutan dari Fakultas Hukum UNNAR dengan menghadirkan pembicara yang ahli di bidangnya. [humas] Foto: Para pembicara seminar (kiri-kanan) Bambang Arwanto, SH, MH, Dr. Sunarno Edi Wibowo, SH, MH, dan Dr. Gazalba Saleh, SH, MH dengan moderator Dr. Nynda Fatmawati Octarina, SH, MH.