Jakarta, Universitas Narotama -- Rencana pemerintah Belanda untuk membuat kebijakan wajib kartu vaksin Covid-19 bagi warga untuk aktivitas di dalam ruang publik mentok di tahap Parlemen.

Mengutip Reuters, Belanda berencana hanya membolehkan warga yang sudah vaksin, sembuh dari Covid-19, dan tes negatif untuk bisa masuk ke dalam ruang publik.

Namun, rencana pemerintah mendapat tentangan di Parlemen. Tentangan itu datang dari oposisi. Sejumlah pihak dari partai koalisi yang tengah berkuasa bahkan melontarkan kekhawatiran atas kebijakan tersebut.

Anggota Parlemen Joba van den Berg dari Partai Kristen Demokrat bahkan mempertimbangkan alternatif kebijakan yang dianggap tak berpotensi memecah belah. Posisi Kristen Demokrat sendiri amat diperlukan untuk memuluskan kebijakan pemerintah Belanda yang kini dipimpin Pelaksana Tugas Perdana Menteri Mark Rutte.

"Polarisasi tidak akan membuat kita bisa keluar dari krisis ini," ujar Van Den Berg.

Hingga kini belum juga jelas apakah koalisi pemerintah mampu mengumpulkan mayoritas dukungan draf aturan itu di tengah kritikan keras. Kritikan yang berasal dari oposisi menganggap aturan tersebut bisa mengubah sebagian rakyat menjadi "warga negara kelas dua" serta melanggar kebebasan sipil.

Belanda kembali memberlakukan lockdown sebagian sejak akhir pekan lalu karena kasus Covid-19 kembali melonjak. Institut Kesehatan Nasional Belanda melaporkan lebih dari 110 ribu kasus positif dalam sepekan hingga Selasa (16/11).

Jumlah itu meningkat hingga 44 persen dibandingkan kasus pada pekan sebelumnya. Kasus positif paling banyak terjadi di antara anak-anak 4-12 tahun.

Sejumlah rumah sakit pun kewalahan dan terpaksa mengurangi perawatan rutin untuk memberi ruang bagi pasien Covid-19. Sementara sekitar 70 persen yang dirawat secara intensif bulan lalu adalah pasien yang tidak divaksinasi atau divaksinasi hanya sebagian.

Sumber = cnnindonesia.com/internasional