Jakarta -- Pemimpin junta militer, Min Aung Hlaing, bertemu dengan utusan ASEAN dan berjanji akan mengizinkan pemilihan umum (pemilu) ulang Myanmar jika situasi sudah kondusif. "Pemilu ulang akan dilakukan ketika situasi sudah kembali normal," kata Min Aung Hlaing dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP. Min Aung Hlaing menyampaikan pernyataan itu saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jock Hoi, dan Erywan Pehin Yusof, menteri kedua Brunei untuk urusan luar negeri, Kamis (3/6) malam. Namun, Aung Hlaing tak menjabarkan detail janji pemilu tersebut. Sebelumnya, junta hanya pernah menyatakan akan menggelar pemilu dalam dua tahun. Myanmar berada dalam kekacauan politik dan ekonomi sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari. Militer mengudeta pemerintahan sipil karena menuding kubu Aung San Suu Kyi melakukan kecurangan dalam Pemilu 2020. Sejak saat itu, bentrokan terus terjadi hingga menewaskan setidaknya 800 orang. ASEAN pun berupaya memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis politik tersebut. Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan untuk membahas krisis di Myanmar bersama perwakilan setiap negara ASEAN pada April lalu. Dalam pertemuan tertutup tersebut, para pemimpin menyepakati lima poin yang intinya segera menghentikan kekerasan dan mengirimkan utusan khusus ke Myanmar. Namun, Min Aung Hlaing dalam sebuah wawancara di televisi mengatakan Myanmar belum siap mengadopsi rencana tersebut.Bentrokan di Myanmar pun masih terus berlangsung. Selain ASEAN, PBB juga mencoba upaya serupa.Mereka sudah meminta izin masuk ke Myanmar untuk ikut mengatasi krisis politik di negara tersebut. Namun, utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima izin untuk melakukan perjalanan ke Myanmar. Jumat lalu, Burgener mengatakan bahwa dia diberi tahu oleh junta bahwa sekarang bukan waktu yang tepat bagi PBB untuk berkunjung ke Myanmar. Sumber cnnindonesia.com