Jakarta -- Jepang memperingatkan bisa membekukan seluruh bantuan ke Myanmar lantaran junta militer terus menggunakan kekuatan mematikannya untuk menghadapi warga sipil yang menolak kudeta. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi dalam wawancara yang dirilis Nikkei Asia, Jumat (21/5), "Kami tidak ingin melakukan itu sama sekali, tetapi kami harus menyatakan dengan tegas bahwa akan sulit untuk melanjutkannya dalam keadaan seperti ini," kata Motegi, mengutip AFP. "Sebagai negara yang mendukung demokratisasi Myanmar dengan berbagai cara, dan sebagai sahabat, kita harus mewakili masyarakat internasional dan menyampaikannya dengan jelas," ucap dia. Pada Maret lalu, Jepang mengumumkan menghentikan semua bantuan baru untuk Myanmar sebagai respons atas kudeta. Meski demikian, Jepang belum menjatuhkan sanksi individu kepada komandan militer dan polisi, sebagaimana diberlakukan sejumlah negara. Jepang merupakan investor utama bagi Myanmar. Menurut Motegi Jepang adalah penyedia bantuan ekonomi terbesar bagi negara itu, mereka juga memiliki hubungan jangka panjang dengan militer Myanmar. Pada tahun 2019, Jepang memberikan bantuan pembangunan kepada Myanmar senilai US $ 1,74 miliar atau (Rp20,1 triliun). Jumlah itu dinilai lebih besar dari negara lain. Jelang empat bulan kudeta di Myanmar, tak ada tanda-tanda krisis akan mereda. Junta tetap menggunakan kekuatannya untuk membunuh warga yang menggelar aksi protes. Sementara warga tak dibekali senjata. Sebagian warga dan sejumlah aktivis pro demokrasi memilih bersembunyi di hutan untuk berlatih mengangkat senjata. Hal itu dilakukan agar bisa melawan junta. Sejauh ini, menurut Lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik jumlah korban tewas sejak kudeta mencapai 810 jiwa. Sementara yang ditahan sebanyak 4.212 orang. Tak hanya warga Myanmar yang menjadi sasaran militer, seorang jurnalis asal Jepang juga ditangkap karena meliput demo. Pada pekan lalu, ia dibebaskan kemudian kembali ke Tokyo. Pembebasan itu dilakukan saat Jepang menawarkan bantuan darurat sebesar $4 juta kepada Myanmar melalui Program Pangan Dunia (WFP). Motegi mengatakan bahwa Negeri Sakura itu terus mengadakan dialog dengan junta. "Kami memiliki lebih banyak beragam saluran di Myanmar, termasuk dengan militer, daripada Eropa dan Amerika Serikat," ujarnya. Sumber cnnindonesia.com