Jakarta -- Amerika Serikat menganggap China bisa menginvasi Taiwan dalam enam tahun ke depan lantaran Negeri Tirai Bambu terus menandingi kekuatan militer Negeri Paman Sam di Asia. Menurut Perwira Tinggi Militer AS di Asia-Pasifik, Laksamana Philip Davidson, China terus mempercepat ambisi pertahanan mereka di Asia untuk menggantikan kepemimpinan AS dalam tatanan internasional pada 2050 mendatang. "Dan Taiwan jelas merupakan salah satu ambisi mereka sebelum (2050) itu. Dan saya pikir ancaman itu nyata dalam satu dekade ini, pada kenyataannya, dalam enam tahun ke depan," kata Davidson dalam sidang komite militer Senat AS pada Selasa (9/3). Davidson mengatakan penguatan aset militer China di Asia berisiko menciptakan situasi yang "tidak menguntungkan" bagi AS. "Kami mengumpulkan data risiko yang mungkin memberanikan China untuk secara sepihak mengubah status quo sebelum pasukan kami dapat memberikan tanggapan yang efektif," kata Davidson seperti dikutip The Guardian. Selama ini, China menganggap Taiwan sebagai wilayah pembangkang lantaran berkeras ingin memerdekakan diri sebagai negara berdaulat. Relasi China dan Taiwan juga terus memburuk setelah Taipei dipimpin oleh Presiden Tsai Ing-wen. Tsai merupakan Presiden Taiwan yang pro-demokrasi. Sejak memimpin pada 2016, Tsai terus berupaya mencari pengakuan internasional bagi Taiwan, termasuk mendekatkan diri dengan AS. Namun, Presiden China, Xi Jinping, berkeras tidak akan membiarkan Taiwan merdeka. Ia bahkan bersumpah akan melakukan segala cara, termasuk perang militer untuk mempertahankan Taiwan. AS mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke China pada 1979. Meski begitu, AS tetap menjadi sekutu tidak resmi dan pendukung militer terpenting bagi Taiwan di bawah perjanjian Taiwan Relations Act. Mantan Presiden AS, Donald Trump, merangkul hubungan yang lebih hangat dengan Taiwan saat dia berselisih dengan China tentang masalah-masalah seperti perdagangan dan keamanan nasional. Untuk pertama kalinya, AS juga mengundang perwakilan Taiwan untuk hadir dalam pelantikan Presiden Joe Biden pada 20 Januari lalu, sebuah langkah yang membuat China geram. Sumber cnnindonesia.com