Jakarta -- China dilaporkan menghalangi upaya Dewan Keamanan PBB untuk mengutuk aksi kudeta militer di Myanmar. Hal itu diketahui setelah Dewan Keamanan PBB melakukan pertemuan tertutup pada Selasa (2/2) yang membahas perkembangan di Myanmar. Namun dalam pertemuan itu DK PBB gagal meraih persetujuan membuat pernyataan bersama karena China dan Rusia tidak mendukung. Sebagai anggota tetap DK PBB, China dan Rusia memiliki hak veto. "China dan Rusia meminta lebih banyak waktu," kata seorang diplomat kepada AFP. "Sebuah pernyataan masih dalam pembahasan," kata diplomat lain, yang juga tidak disebutkan namanya. Menurut draf teks yang dilihat AFP, Dewan Keamanan PBB akan menyerukan kembalinya kekuasaan sipil usai kudeta pada Senin yang membuat pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya ditahan. Teks yang dirancang oleh Inggris itu juga akan menyerukan militer Myanmar segera membebaskan Suu Skyi dan para pejabat. Isi kecaman itu juga akan mendesak keadaan darurat satu tahun segera dicabut dan meminta semua pihak mematuhi norma-norma demokrasi. Namun untuk dapat dikeluarkan, pernyataan itu memerlukan dukungan dari China, pendukung utama Myanmar di PBB dan pemegang hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan. China, yang didukung Rusia, menjadi negara yang membela Myanmar dari tindakan DK PBB atas penumpasan etnis Rohingya oleh militer pada 2017 lalu. Beijing bersikeras bahwa penumpasan terhadap minoritas Muslim itu adalah masalah internal. Atas aksi kudeta pada Senin lalu itu Kementerian Luar Negeri China telah mengeluarkan pertanyaan. China meminta semua pihak di Myanmar untuk "menyelesaikan perbedaan." Misi China di PBB sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa mereka berharap bisa mengetahui lebih banyak tentang perkembangan terbaru di Myanmar dari pengarahan Dewan Keamanan pada Selasa. "Kami juga berharap bahwa setiap langkah Dewan akan kondusif bagi stabilitas Myanmar daripada membuat situasi menjadi lebih rumit," kata juru bicara misi PBB di China. Sumber cnnindonesia.com