Jakarta -- Dewan Perwakilan Amerika Serikat berkeras tetap berupaya melanjutkan proses pemakzulan Presiden Donald Trump meski Wakil Presiden Mike Pence menolak mengeluarkan Amandemen ke-25. Amandemen ke-25 merupakan aturan hukum yang memberikan kewenangan bagi seorang wapres AS untuk menggantikan jabatan presiden ketika presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, dicopot dari jabatan, atau dianggap tidak mampu menjalankan wewenang dan tugas jabatannya. Dikutip Reuters, Dewan Perwakilan AS terus bergerak cepat untuk menggelar pemungutan suara terkait pemakzulan Trump pada Rabu (13/1). DPR berencana memakzulkan Trump dengan dakwaan bahwa sang presiden telah menghasut para pendukungnya hingga melakukan pemberontakan terhadap pemerintah AS. Selain didukung seluruh anggota Dewan Perwakilan dari Partai Demokrat, usulan pemakzulan Trump juga didukung oleh setidaknya lima politikus Partai Republik di DPR. Setelah pemungutan suara DPR selesai, upaya pemakzulan Trump masih harus disidang di Senat yang saat ini dikuasai oleh Partai Republik. Upaya pemakzulan ini berlangsung setidaknya delapan hari jelang Trump lengser dan sepekan setelah kerusuhan massa pendukung presiden di Gedung Capitol berlangsung. Massa pendukung Trump menggelar demonstrasi di depan gedung Capitol saat Kongres tengah melangsungkan penghitungan pemungutan suara elektoral pemilu pada Rabu pekan lalu. Mereka menyerbu dan merusak gedung Kongres sebagai bentuk penolakan pengukuhan kemenangan Joe Biden di pilpres. Setidaknya lima orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Banyak pihak menyalahkan sikap dan klaim palsu Trump terkait pemilu yang dinilainya curang memicu pemberontakan ke Gedung Capitol. Dewan Perwakilan AS sebelumnya juga telah mendesak Pence untuk mengeluarkan Amandemen ke-25, namun sang wapres menolaknya. Dia menyampaikan keputusan itu lewat sebuah surat yang ditujukan kepada Ketua DPR Nancy Pelosi, Selasa (12/1). Pence menilai penerapan Amandemen 25 tidak tepat. "Saya tidak yakin tindakan seperti itu merupakan jalan terbaik bagi Bangsa kita atau sesuai dengan Konstitusi kita," kata Pence dalam suratnya kepada Pelosi. Sumber cnnindonesia.com