Jakarta -- Parlemen Israel mengesahkan Undang-Undang yang memungkinkan pemerintah untuk mengurangi protes publik selama diberlakukan penguncian wilayah (lockdown) karena pandemi Covid-19. Pengesahan UU ini memungkinkan pemerintah membatasi partisipasi dalam majelis, termasuk protes hingga jarak 1 kilometer dari pemukiman warga. UU yang disahkan pada Rabu (30/9) merupakan sebuah tindakan yang disebut sebagai upaya menarik diri dari protes sengit yang terjadi sehari sebelumnya. Dengan kata lain, secara efektif UU ini akan menghentikan aksi protes besar-besaran yang terjadi selama beberapa pekan, salah satunya di luar kediaman PM Benjamin Netanyahu pekan lalu. Setidaknya ribuan orang menggelar aksi protes selama sepekan terakhir di kediaman Netanyahu. Mereka menyerukan sang PM mundur dari jabatannya karena pemberlakuan lockdown. Banyak pihak yang menilai kehadiran UU menunjukkan bukti bahwa Netanyahu sebagai pejabat yang anti protes. Mengutip AFP, Netanyahu selama ini kerap membantah jika ia anti protes warga. Ia justru menyatakan jika aksi protes harus diakhiri karena terkait dengan masalah kesehatan masyarakat. Namun pengunjuk rasa menilai itu hanya dalih Netanyahu untuk menunjukkan bahwa ia anti protes. Hingga saat ini Netanyahu kerap dikecam masyarakat karena berbagai kasus, mulai dari penipuan, pelanggaran kepercayaan, hingga penerimaan suap. Namun dia membantah telah melakukan berbagai tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Sebaliknya, Netanyahu malah menuduh media massa dan penegak hukum melakukan perbuatan sihir terhadapnya. Pemerintah Israel memutuskan untuk memberlakukan kembali penguncian wilayah (lockdown) dan memperketat pembatasan lebih lanjut sejak 18 September lalu. Aturan itu diberlakukan karena ada ancaman gelombang kedua penyebaran virus corona di Israel. "Gelombang kedua dari virus corona menyerang seluruh dunia. Itu juga menyerang kita. Angka kasus di Israel meningkat, jumlah yang sakit parah meningkat, pun demikian dengan jumlah meninggal," ujar Netanyahu. Pemerintah semula berencana mencabut lockdown pada 11 Oktober, namun pejabat Israel memperkirakan aturan itu akan berlaku lebih lama hingga waktu yang belum ditentukan Menurut Kementerian Kesehatan, Israel negara dengan jumlah penduduk sekitar sembilan juta orang telah mencatat lebih dari 235 ribu kasus Covid-19 dengan lebih dari 1.500 kematian akibat virus corona. Sumber : cnnindonesia.com