Jakarta -- Barbados mengumumkan rencana untuk mencopot Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara. Negara di Kepulauan Karibia itu ingin berubah menjadi republik pada tahun depan. Seperti dikutip dari AFP, Barbados ingin sepenuhnya meninggalkan masa kolonial. Keputusan tersebut disampaikan dalam sebuah pidato oleh Gubernur Jenderal Sandra Mason sebelum pembukaan parlemen kenegaraan pada Selasa (15/9) waktu setempat. "Lebih dari setengah abad setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris, waktunya telah tiba untuk sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonial kita," kata Mason yang membacakan pidato Perdana Menteri Mia Mottley. "Orang Barbad menginginkan kepala negara Barbadian. Ini adalah pernyataan keyakinan tertinggi pada siapa kami dan apa yang mampu kami capai." Barbados akan mengambil langkah selanjutnya menuju kedaulatan penuh dan menjadi republik pada saat merayakan Hari Jadi Kemerdekaan ke-55 pada 30 November 2021. Sementara itu saat diminta tanggapan, Juru Bicara Istana Buckingham mengatakan bahwa ini adalah masalah pemerintah dan rakyat Barbados. Ratu Elizabeth adalah kepala negara Inggris dan 15 negara lain yang sebelumnya dikuasai, di mana dia diwakili oleh gubernur jenderal. Negara-negara itu yakni Antigua dan Barbuda, Australia, The Bahamas, Barbados, Belize, Kanada, Grenada, Jamaika, Selandia Baru, Papua Nugini, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Kepulauan Solomon dan Tuvalu. Sejak lama rakyat Barbados menyerukan untuk menghapus status ratu karena asosiasi imperialis yang masih ada. Beberapa pemimpin juga telah mengusulkan berubah menjadi republik. Barbados yang memiliki populasi di bawah kurang dari 300 ribu penduduk diklaim oleh Inggris pada 1625 dan memperoleh kemerdekaan tahun 1966. Barbados sering disebut "Little England" Kepulauan Karibia karena kesetiaannya pada budaya Inggris. Sumber : cnnindonesia.com