JAKARTA - Pemerintah Indonesia disarankan memanggil Edward Snowden untuk dimintai keterangan terkait dengan penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap Indonesia. "Bisa saja dipanggil. Ini marah bangsa. Jangan ketika urusan pribadi kita marah, tapi ketika urusan bangsa kita enggak marah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2013). Senada dengan Hasanudin, Ketua MPR Sidarto Danusubroto pun menyarankan demikian. Menurutnya, pemerintah perlu mendengarkan segala informasi yang dimiliki oleh Snowden. "Saya kira perlu juga. Dia orang yang tahu banyak hal. Perlu ada klarifikasi. Tapi kalau toh itu dilakukan, tidak mudah," kata Sidarto. Seperti diketahui, laporan penyadapan AS dan Australia pertama kali dilaporkan surat kabar Australia, Sydney Morning Herald. Suratkabar tersebut mengungkap fasilitas penyadapan yang ada di Kedutaan AS dan Australia di Jakarta. Kedua negara juga melakukan penyadapan di Negara Asia lainnya seperti Malaysia dan China. Sementara Edward Snowden dikenal sebagai mantan pegawai dinas intelijen AS, National Security Agency (NSA), yang membocorkan dokumen penyadapan itu kepada media. Snowden saat ini tinggal di Rusia yang memberikannya suaka. Terkait penyadapan yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Australia, kementerian Luar Negeri (kemlu) Indonesia telah memanggil Duta Besar Australia untuk Greg Moriarty, pada Jumat 1 November 2013. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan, ada dua hal yang bisa dilakukan Indonesia terkait aksi penyadapan AS dan Australia. Salah satunya, Indonesia bisa menghentikan kerja sama intelijen dengan kedua negara dan meningkatkan kewaspadaan untuk meminimalisir kemungkinan penyadapan seperti ini. (faj) Tegar Arief Fadly - Okezone