Petisi berisi desakan untuk memakzulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang telah diteken 10 juta orang dikirim ke Kongres pada Kamis (9/5). Selain para aktivis dan pendukung mosi tersebut, dua politikus Demokrat di Dewan Perwakilan AS juga turut menandatangani petisi yang mendesak Kongres memulai proses pemakzulan Trump itu. "Kami memiliki 10 juta alasan untuk berada di sini hari ini," kata anggota Kongres, Al Green, bersama Rashida Tlaib di Gedung Capitol. Green menganggap usulan pemakzulan sebagai keharusan konstitusional. "Saya mengatakan kewajiban moral harus selalu mengalahkan kebijaksanaan politik. Anda tidak bisa mengatakan jika Anda mengalami krisis konstitusional dan kemudian tidak melakukan apa-apa," katanya. Lusinan kotak kardus berisi tanda tangan juga berhasil dikumpulkan dari sejumlah organisasi non-profit seperti MoveOn dan Women`s March oleh Tlaib, yang telah mengajukan usulan rancangan undang-undang pemakzulan presiden. Usulan RUU itu langsung mengarahkan Komite Yudisial Dewan Perwakilan untuk memulai proses investigasi apakah Trump telah melakukan pelanggaran yang membuatnya pantas dimakzulkan. "Dalam menghadapi masa-masa ini, masa yang benar-benar kelam untuk negara kita, (petisi) ini ibarat jalan terang," kata Tlaib seperti dikutip AFP. Wacana pemakzulan Trump telah lama beredar, terutama setelah presiden ke-45 itu dituduh berkolusi dengan Rusia demi kemenangan di pemilihan presiden 2016 lalu. Namun, rangkuman investigasi jaksa khusus Robert Mueller disebut tak membuktikan Trump berkolusi dengan Rusia untuk menang dalam pilpres 2016 lalu. Hasil penyelidikan Mueller ini memang mendapat sorotan besar. Dalam penyelidikannya, Mueller sudah mewawancarai sejumlah pejabat penting, baik dari tim kampanye Trump maupun Rusia. Beberapa mantan orang kepercayaan Trump sendiri sudah mengaku bersalah atas sejumlah tuduhan berkaitan dengan Rusia. Trump mengklaim sepenuhnya dibebaskan dari segala tuduhan selama ini oleh investigasi Mueller tersebut. Namun, sejumlah politikus Demokrat termasuk Senator Elizabeth Warren, berpendapat dokumen rangkuman investigasi itu menjelaskan beberapa kemungkinan Trump berpotensi menghalangi proses hukum. Warren merupakan seorang kandidat presiden AS 2020 dari partai Demokrat yang jika lolos akan bersaing dengan Trump. Ia turut menyerukan pemakzulan Trump. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan yang merupakan politikus Demokrat, Nancy Pelosi, memperingatkan pemakzulan berpotensi memecah belah bangsa. Pemakzulan juga dianggap berpotensi menjadi bumerang politik bagi Demokrat menjelang pemilihan umum 2020, terutama ketika Senat didominasi oleh Partai Republik yang kemungkinan akan membebaskan presiden jika terjadi mosi pemakzulan di Dewan Perwakilan. Sumber: CnnIndonesia