JAKARTA - Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia berpotensi melakukan ketahanan pangan. Sayangnya, hingga saat ini kebutuhan pangan masih bergantung pada impor dari negara lain, seperti pada komoditas daging dan beras. Melihat kondisi tersebut, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) bersama perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya berupaya menciptakan inovasi di bidang pertanian, khususnya pada benih padi dan bibit sapi lokal. Saat ini, sudah terdapat padi unggul tipe baru varietas IPB 3S dan bibit sapi lokal, salah satunya jenis Bali Pollet. "Ada lima wilayah yang akan menjadi pusat pengembangan pembibitan sapi lokal, yaitu di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur (Jatim), dan Lampung. Dalam sebulan, pengembangan menghasilkan 100 ribu sperma. Kalau setahun bisa 1,2 juta. Jika berjalan baik, maka dua sampai tiga tahun kita bisa swasembada daging," tutur Dirjen Penguatan Inovasi, Jumain Appe, dalam acara Coffee Morning Kemristekdikti, di Gedung Kemristekdikti, Senayan, Jakarta, Jumat (11/3/2016). Jumain menjelaskan, tak hanya mengembangkan sektor peternakan, tetapi juga pada komoditas pertanian, yakni padi. Menurut dia, padi unggul tipe baru varietas IPB 3S berpotensi menghasilkan 11,2 ton per hektare (ha). "IPB juga telah melakukan optimalisasi teknologi untuk varietas IPB 3S tersebut hingga potensi hasil mencapai 13,5 ton per ha," terangnya. Dalam pengembangannya, ucap dia, Institut Pertanian Bogor (IPB) akan menjadi pelaksana pembibitan benih. Di tahap awal, terdapat 30 ha lahan di IPB dan 20 ha di Karawang untuk pembibitan. Namun, ke depan benih tersebut akan diproduksi oleh penangkar-penangkar unggul terlatih yang tersebar di 16 provinsi. "Luasan total 10 ribu ha dengan hasil benih 50 ribu ton untuk penanaman dua juta ha pada 2017 mendatang," ujarnya. Guna melancarkan program tersebut, Kemristekdikti teurut bekerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk bersinergi membangun industri pertanian Indonesia. Dalam waktu dekat, imbuh Jumain, kedua kementerian tersebut segera melakukan MoU dan penyusunan kebijakan.