Jakarta -- Pemerintah Kota Bekasi berjanji segera mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) tahun ini sesuai keinginan Presiden Joko Widodo. Untuk memenuhi janji tersebut, mereka akan melakukan uji coba PLTSa yang berlokasi di Sumur Batu satu kali lagi sebelum benar-benar beroperasi. Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto mengatakan sebelumnya uji coba terhadap mesin pembangkit sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Hanya saja, uji coba kala itu masih belum sempurna lantaran mesin selalu mengeluarkan asap berukuran besar dengan warna pekat. "Tentu hal tersebut bisa mengganggu kesehatan dan mengganggu lingkungan. Makanya akan kami uji coba lagi, dan yang belum optimal akan terus kami optimalkan," ujar Tri di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kamis (18/7). Tri mengatakan uji coba ini akan dimulai lagi pada 3 Agustus 2019 mendatang. Tapi, ia tak menyebut, kapan sedianya uji coba tahap kedua ini akan berakhir. Jika memang uji coba telah berakhir, maka pembangkit sampah Bekasi bisa segera beroperasi. Sembari uji coba, pembangkit tinggal melengkapi beberapa proses administrasi sebelum operasi dimulai. Proses administrasi ini, lanjut dia, tidak termasuk dengan harga beli listrik yang seharusnya dibayar PT PLN (Persero). Sebab menurutnya, pengembang listrik swasta PT Nusa Wijaya Abadi dan PLN telah menyepakati harga listrik US$0,13 per Kilowatt-hour (KWh). Kesepakatan akan dituangkan di dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). "Detailnya, nanti dari pembakaran sampah akan disambungkan ke sistem PLN dan nanti setelah itu dihitung berapa kapasitas yang bisa dihasilkan untuk kemudian dibayar oleh PLN," jelas dia. Kemudian, Tri mengatakan bahwa pemerintah pusat juga meminta PLTSa Bekasi untuk mengubah kapasitasnya. Sesuai kajian awal, kapasitas PLTSa ditetapkan 19 Megawatt (MW). Namun kemudian, kapasitas diturunkan menjadi 9 MW karena jarak penyambungan dengan sistem PLN cukup jauh. Hanya saja, sesuai rapat di tingkat Kementerian Koordinator Kemaritiman, kapasitas PLTSa ini dikembalikan menjadi 19 MW. Dengan kapasitas tersebut, ia mengatakan jumlah sampah yang bisa diolah mencapai 1.500 ton dan bisa memberikan listrik untuk hampir sebagian besar rumah tangga Bekasi. "Listrik masalah satu kota bisa selesai," jelas dia. Bekasi menjadi satu dari 12 kota di Indonesia yang diperintahkan untuk mengembangkan PLTSa. Amanat tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instansi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Di dalam aturan tersebut, pemda bisa menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMN, atau swasta untuk membangun PLTSA dan nanti akan mendapatkan bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) kepada pemda maksimal Rp500 ribu per ton sampah. Hingga 2022 mendatang, Kementerian ESDM menaksir pembangunan PLTSa di 12 kota akan menghasilkan daya listrik yang sebesar 234 Megawatt (MW). Namun, Jokowi meminta agar pemerintah benar-benar serius merealisasikan hal tersebut karena ia merasa pembangunan PLTSa berjalan lamban. "Saya belum mendengar ada progress yang sudah nyala dan jadi. Laporan terakhir yang saya terima sih belum," ungkap Jokowi. Sumber : cnnindonesia.com