Benahi Aliran Barang, Pemerintah Siapkan Sistem Logistik Desa
26 Maret 2019, 09:00:02 Dilihat: 414x
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem logistik desa (sislogdes). Sistem disiapkan karena rantai pasok (supply chain) produk dari desa ke kota selama ini cenderung tertinggal dibanding sebaliknya.
Darmin bilang masalah tersebut menyebabkan produk desa kalah bersaing dengan kota baik dari sisi harga maupun kualitasnya. Dengan keberadaan sislogdes tersebut nantinya diharapkan ekosistem logistik desa membaik.
Untuk membahas persiapan sislogdes tersebut, Darmin menyatakan telah berdialog dengan pelaku logistik di Tanah Air. "Idenya ada beberapa yang menarik, tetapi kami mau tuangkan dulu ide itu. Kami mau kompilasi dulu, kami coba rumuskan dan kami lihat mulainya dari mana, itu yang paling penting sebenarnya," kata Darmin di kantornya, Kamis (21/3).
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi menyatakan para pelaku logistik telah menyampaikan segala permasalahan terkait dengan sistem logistik di desa dalam dialog tersebut.
Masalah terkait pengetahuan kepala daerah tentang sistem logistik yang minim. Akibat masalah tersebut banyak produk yang tidak dipasarkan secara maksimal.
Selain itu, produk desa belum memiliki standar tetap serta kurangnya efisiensi lantaran angkutan produk desa ke kota seringkali pulang tanpa mengangkut barang.
Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah segera membentuk payung hukum sehingga sislogdes ini bisa diimplementasikan secara masif di seluruh wilayah Indonesia.
"Pemetaan masalahanya hari ini sudah ketemu, tinggal memasukkan usulan dan dikompilasi permasalahannya, lalu keluar dalam bentuk aturan. Saya optimis dua bulan paling lama sudah selesai," ujarnya.
Ia mengungkapkan anggota ALFI yang bergerak di bidang logistik cenderung bergerak sporadis tanpa sistem. Pasalnya, secara jumlah mereka relatif kecil hanya 3-5 persen.
Selain sistem, mereka juga mendorong pemerintah untuk memiliki basis data komoditas unggulan masing-masing desa sehingga desa bisa memaksimalkan potensinya.
"Dengan aturan kami harapkan sislogdes bisa jalan. Konkrit aja kalau inginnya pangan dari desa ke kota ya sislodges," tukasnya.
Sumber : cnnindonesia.com