VIVA.co.id - Partai Demokrat menilai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo masih tidak mampu memberi rangsangan terjadinya pertumbuhan, apalagi di tengah-tengah situasi ekonomi yang terus memburuk. Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR, Didik Mukrianto mengatakan, harus dilihat situasi objektif yang dihadapi pemerintah saat ini. Bahwa sekarang, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Sementara di sisi lain, sektor riil tertekan dan gelombang pemutusan hubungan kerja yang kian mengancam. "Harga-harga meningkat, rupiah terus melemah, pelaku bisnis menghadapi kecemasan, pengusaha mulai menahan investasi, dan masyarakat sudah mulai tidak puas," papar Didik memberi penjelasan situasi ekonomi saat ini, melalui pesan singkatnya, Jumat 28 Agustus 2015. Sementara, situasi ekonomi dunia juga berkontribusi pada melemahnya ekonomi Indonesia. Dia menyebut seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan negara Asia lainnya. Selain itu, kebijakan moneter FED, turut mempengaruhi. Termasuk, lanjut dia, rendahnya nilai minyak dunia yang terus menurun memukul harga energi dalam negeri. "Di lain sisi kami melihat kebijakan pemerintah saat ini juga tidak menstimulasi pertumbuhan," kata Ketua DPP Demokrat ini. Dia mencontohkan kebijakan yang tidak menstimulasi pertumbuhan seperti pencabutan subsidi yang berlebihan. Menurutnya, ini bisa dipastikan akan mendorong harga-harga semakin melambung. "Yang berimplikasi kepada menurunnya daya beli masyarakat," lanjutnya. Kebijakan lainnya adalah penerapan pajak yang represif. Akibatnya, lanjut Didik, harga-harga yang semakin naik dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pelaku usaha. "Serapan APBN yang relatif kecil di semester I Tahun 2015 ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan," katanya. Apalagi, lanjut Didik, kebijakan alokasi anggaran untuk infrastruktur yang tidak berimbang. Sebab, akan menambah laju pertumbuhan ekonomi riil yang melambat karena infrastruktur berbasis proyek jangka panjang. "Perlu juga didorong untuk jangka pendek dan menengahnya," jelasnya. Menurut Didik, pemerintah harus melakukan stabilisasi harga. Juga menstimulasi pertumbuhan. "Pencegahan PHK, kebijakan pajak yang tepat dan pemberian insentif kepada perusahaan khususnya yang hampir kolaps. Jangan terjadi rush pembelian dolar," jelasnya. Selain itu, lanjut Didik, pemerintah juga harus hentikan janji-janji yang membuat pasar tidak nyaman. "Dan yang terakhir pastikan Presiden dan pemerintah punya solusi dan kebijakan yang tepat serta tahu prioritas," lanjut Didik. (ren) Sumber