go green
Recent Issues

Kominfo Telisik Potensi Sanksi Pidana RUU Data Pribadi

Kominfo Telisik Potensi Sanksi Pidana RUU Data Pribadi

13 Agustus 2019, 09:00:54

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang membahas sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggar Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
"PDP nanti akan ada pertemuan lagi. Ini masih ada masalah menyangkut pidana. Pidana ini ternyata dievaluasi lagi, dibahas ulang dalam waktu dekat. Masalah lain sudah beres, terkait pidananya aja," ujar Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan kepada awak media di Museum Nasional, Jakarta, Senin (12/8).

Terkait sanksi pidana pasal RUU PDP yang dijatuhkan lebih tinggi dibanding pasal yang lain, Semuel menyebut pasal terkait pencurian data pribadi. Pelaku bakal dijatuhi hukuman pidana setidaknya 10 tahun.

Namun, Kemenkominfo tidak menyebutkan secara pasti berapa jumlah denda yang akan dikenakan.
"Kalau denda itu tinggi, misalkan data kamu dipakai orang lain terus dicuri wah itu 10 tahun. Kalau orang datanya dicuri terus digunakan orang lain kan sama saja kita membunuh orang itu," jelas Semuel.
Kendati demikian, Anggota Komisi I DPR RI Jerry Sambuaga menyatakan RUU PDPterancam tidak selesai dibahas tahun ini. Hal ini terkait akan habisnya periode jabatan anggota Komisi I 2014-2019.

Menurut Jerry kedua RUU ini sudah dimasukkan di Senayan dan seharusnya selesai dibahas pada tahun ini. Namun, kemungkinan pembahasan akan molor dan tidak selesai tahun ini.
Lebih lanjut dia mengatakan RUU PDP itu dapat kembali dibahas diperiode Komisi I DPR 2019-2024. Namun menurut Jerry pembahasan tidak bisa dilakukan secara otomatis. Tapi, rancangan undang-undang tersebut harus diusulkan kembali oleh pemerintah atau Komisi 1 DPR.
Oleh karena itu, Jerry menghimbau kepada masyarakat untuk terus mendorong anggota Komisi 1 DPR RI periode 2019-2024 terpilih guna membahas RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.





Sumber: CnnIndonesia

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Pemprov Jatim dan Universitas Narotama Menjalin Kerjasama Pemprov Jatim dan Universitas Narotama Menjalin Kerjasama

21 Februari 2020, 08:02:09

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dan Universitas Narotama menjalin kerjasama tentang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan desa, serta pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama tersebut dituangkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Rektor Universitas Narotama Sri Wiwoho Mudjanarko di Gedung Negara Grahadi, Jumat (21/2/2020). Penandatanganan kerjasama ini berlangsung menjelang dilaksanakan “Rapat Kerja Percepatan Penyaluran ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Data Sensus Penduduk Online 2020 BPS Bisa Bocor
23 Februari 2020, 09:00:29

Data Sensus Penduduk Online 2020 BPS Bisa Bocor Jakarta, Pakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha menyatakan Badan Pusat Statistik (BPS) wajib menjaga keamanan data Sensus Penduduk 2020, mengingat ada potensi terjadi kebocoran data seperti di Ekuador, .....