go green
Recent Issues

Mahfud Sebut Pelanggaran Konstitusi Bisa Lengserkan Presiden

Mahfud Sebut Pelanggaran Konstitusi Bisa Lengserkan Presiden

21 Maret 2021, 09:00:00

Jakarta, -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pelanggaran konstitusi bisa dilakukan untuk melengserkan presiden yang tengah berkuasa.

Hal ini disampaikan Mahfud saat menjawab sebuah pertanyaan dari penggunaan Media Sosial yang dia sampaikan saat melakukan wawancara di Kompas TV.

"Bisa. Bung Karno juga dipaksa (turun) oleh Orde Baru. Pak Harto juga dipaksa (turun) oleh reformasi. Gus Dur juga begitu. Bisa," kata Mahfud, Jumat (19/3).

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menjelaskan pelanggaran konstitusi yang memang telah berulang kali terjadi di Indonesia. Bahkan sejak masa pemerintahan presiden pertama, Soekarno. Pelanggaran itu terjadi saat Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden.

"Banyak. Dari mulai Bung Karno, pada tanggal 5 Juli 59 mengeluarkan Dekrit Presiden, itu melanggar konstituante, karena Dekrit Presiden itu membubarkan konstituante dan memberlakukan UU Dasar," katanya.

Meski demikian, ia meminta masyarakat tak kaget dengan pelanggaran konstitusi. Karena pelanggaran juga bisa dilakukan demi menyelamatkan rakyat.

Meski begitu, dia memastikan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo tak ada konstitusi yang dilanggar.

"Ndak, justru sekarang ndak. Sekarang yang mana yang melanggar konstitusi, kita tidak akan lakukan itu. Ini saya bicara dalam konteks teori, dan ini bukan soal baru," kata Mahfud.

Mahfud sebelumnya menyebut aturan boleh dilanggar jika menghambat upaya penyelamatan rakyat sekalipun aturan itu adalah konstitusi negara. Hal ini diungkap Mahfud terkait dengan penanganan Covid-19 oleh pemerintah.

Mahfud berkata pandangannya berdasarkan adagium hukum yang pernah dilontarkan filsuf berkebangsaan Italia, Cicero: Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

"Keselamatan rakyat hukum tertinggi. Kalau kamu ingin menyelamatkan rakyat boleh kamu melanggar konstitusi, bahkan itu ekstremnya," kata Mahfud saat menyambangi Markas Kodam V/Brawijaya, Surabaya, Rabu, (17/3) kemarin.


Sumber :cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Lima Program Studi (S1) Universitas Narotama Terima Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi MBKM Lima Program Studi (S1) Universitas Narotama Terima Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi MBKM

16 April 2021, 17:05:30

Lima Program Studi (S1) Universitas Narotama (UN) Surabaya menerima Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Hal ini berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor: 1575/E2/DM.00.01/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pengumuman Penerima Program Bantuan Kerja Sama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. Lima Program Studi (Prodi) tersebut ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Jokowi Cuma Butuh 10 Hari Dapat Restu DPR Lebur Kemenristek
13 April 2021, 09:00:00

Jokowi Cuma Butuh 10 Hari Dapat Restu DPR Lebur Kemenristek Jakarta -- Presiden Joko Widodo cuma butuh waktu 10 hari untuk mendapat restu DPR RI melebur Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Jokowi mengajukan penghapusan Kemenristek .....

Apple Punya Kejutan Produk Baru 20 April
17 April 2021, 09:00:00

Apple Punya Kejutan Produk Baru 20 April Jakarta -- Apple dikabarkan hendak menggelar acara peluncuran besar di minggu depan. Hal ini diungkap oleh fitur komando suara besutan perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Siri. Gelaran tersebut belum diumumkan secara .....