go green
Recent Issues

Ahli Soroti Klaster Pro Kontra Jokowi di Twitter

Ahli Soroti Klaster Pro Kontra Jokowi di Twitter

14 November 2020, 09:00:00

Jakarta, Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi menyatakan klaster akun Twitter yang kontra terhadap Presiden Joko Widodo semakin besar. Hal itu terjadi sejak UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan.

"Sejak Omnibus Law disahkan (3-10 Oktober), klaster Pro Jokowi tampak jauh lebih kecil dibandingkan klaster Kontra," ujar Ismail lewat akun Twitter, Selasa (10/11).

Ismail menuturkan analisis DE memperlihatkan bahwa akun yang meretweet postingan akun @Jokowi juga tidak sebesar sebelumnya. Padahal, akun yang meretweet postingan akun Jokowi masih sangat besar pada bulan Januari hingga Juli 2020 atau saat Covid-19.


Lebih lanjut, Ismail membeberkan akun yang biasa meretweet akun @Jokowi diketahui bergeser ke tengah di antara klaster pro dan kontra. Analisis DE juga melihat bahwa akun klaster kontra banyak meretweet postingan @Jokowi.


"Bukan karena setuju, tapi lebih banyak sebagai bentuk penolakan dan kritikan," ujarnya.

Dalam analisisnya, Ismail menyampaikan bahwa beberapa akun influensial yang sebelumnya ada dalam klaster pro Jokowi juga mengalami pergeseran. Akin itu tampak bergeser ke klaster kontra Jokowi.

"Dari narasinya, berisi kritikan yang disukai dan di-retweet oleh akun-akun di klaster kontra. Sehingga posisinya bergeser dari klaster pro ke kontra," ujar Ismail.

Tren Percakapan

Ismail menyampaikan bahwa tren percakapan UU Ciptaker naik pesat setelah disahkan oleh DPR, DPD, dan pemerintah. Percakapan itu dimotori oleh narasi dari akademisi, LSM, dan aktivis.

Sedangkan K-popers yang tadinya tidak paha, kata dia turut membaca masalah RUU Ciptaker. Setelah paham, dia berkata mereka dalam waktu singkat bersatu mengangkat tagar #MosiTidakPercaya dan tagar-tagar lain.

"Sehingga menjadi trending topic dunia," ujar Ismail.

Dia menambahkan akademisi, BEM, aktivis, LSM, media, oposisi, dan K-popers membentuk sebuah klaster besar. Dia menyebut mereka saling berinteraksi dalam satu jaringan.

"UU Omnibus Law ini telah menjadi perhatian publik non partisan. Bahkan oposisi bukan yang paling dominan seperti biasa," ujarnya.


sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
ADRI Bekerjasama IABIE Adakan Webinar Nasional WeID#27 ADRI Bekerjasama IABIE Adakan Webinar Nasional WeID#27

27 Februari 2021, 11:06:46

Perkumpulan Ahli & Dosen Republik Indonesia (ADRI) dan Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) mengadakan “Webinar Nasional Weekend Indonesia Dialog (WeID#27)” pada Jumat, 26 Februari 2021 pukul 20.00 WIB. Webinar dengan tema "Indonesia Sedang Dikepung Bencana" ini menghadirkan keynote speaker Dr. Achmad Fathoni Rodli, M.Pd (President ADRI / Rektor UMAHA Sidoarjo). Lebih dari 126 peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan menggunakan aplikasi ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Opsi Kunjungan Menlu RI ke Myanmar Tetap Terbuka
27 Februari 2021, 09:00:00

Opsi Kunjungan Menlu RI ke Myanmar Tetap Terbuka Jakarta -- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan tetap membuka opsi melakukan kunjungan ke Myanmar untuk mencari solusi penyelesaian krisis pasca kudeta. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, .....

Vaksin Tahanan KPK, ICJR Singgung Diskriminasi Petugas Lapas
27 Februari 2021, 09:00:00

Vaksin Tahanan KPK, ICJR Singgung Diskriminasi Petugas Lapas Jakarta -- Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengkritik pemberian vaksin covid-19 kepada 39 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Erasmus menilai, .....