go green
Recent Issues

PAN Minta Pemerintah Ungkap Penunggang Demo Omnibus Law

PAN Minta Pemerintah Ungkap Penunggang Demo Omnibus Law

12 Oktober 2020, 09:00:03

Jakarta -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah tidak membuat masyarakat saling curiga dengan menuding ada aktor yang menunggangi demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurutnya, pemerintah harus terbuka ke publik agar tidak timbul rasa saling curiga di tengah masyarakat.

"Kalau enggak disebutkan orangnya yang memprovokasi itu kan berarti akan menimbulkan sikap saling curiga antara satu kelompok dan kelompok yang lain," kata Saleh saat dihubungi, Jumat (9/10).

Sikap PAN, kata dia, tidak menuding ada penunggang demo Omnibus Law. Ia pun mendorong pemerintah untuk membuat laporan polisi jika memiliki bukti kuat terkait tudingan penunggang demo Omnibus Law.

"Tentu kita serahkan ke pihak kepolisian untuk mengungkapnya. Kita tidak berada pada wilayah untuk mengatakan itu ditunggangi [atau] enggak ditunggangi," ucap Saleh.

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengatakan tudingan pemerintah bahwa demonstrasi penolakan UU Ciptaker ditunggangi oleh pihak tertentu menyakiti perasaan masyarakat yang berdemonstrasi secara ikhlas.

Ia meminta agar aparat penegak hukum mengungkap dan memproses pihak-pihak yang telah menunggangi demonstrasi penolakan UU Ciptaker, sebagaimana diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD.

"Negara punya aparat intelijen. Mudah kok untuk mengetahui siapa yang bermain. Tangkap dan adili mereka yang berusaha mengail di air keruh," ucap Mardani.

Tudingan soal penunggang demo Omnibus Law diungkapkan Mahfud MD kemarin malam. Mahfud menyebut pemerintah akan menindak tegas para perusuh dan aktor yang menunggangi demo Omnibus Law.

"Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang berbentuk tindakan kriminal," kata Mahfud dalam keterangan di Jakarta, Kamis (8/10).

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pemerintah sudah mengetahui dan mampu membaca gerak demonstrasi yang menurutnya ditunggangi oleh kaum elite dan intelektual.

Ia berdalih demonstran ditunggangi kaum elite karena empat federasi pekerja atau buruh yang tergolong besar sudah mendukung Omnibus Law Cipta Kerja.

"Pemerintah tahu siapa yang demo itu, kami tahu siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya, siapa yang membiayai. Pemerintah sudah tahu siapa tokoh-tokoh intelek di balik penggerak demo," kata Airlangga, Kamis (8/10).

Kendati demikian, baik Mahfud dan Airlangga sama-sama tidak memberikan detail rincian dan mengaku secara langsung kepada pihak siapa tudingan aktor dan elite penunggang demonstrasi itu ditujukan.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance

27 Oktober 2020, 11:40:18

Merencanakan keuangan pribadi dapat menyulitkan tanpa informasi yang tepat dan bantuan dari para ahlinya. Hal itu mendorong mahasiswa Program Studi Manajemen – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Narotama (UNNAR) bekerjasama dengan Lifepal menyelenggarakan acara Webinar dengan topik “Personal Finance”. Lebih dari 97 peserta dari prodi Manajemen dan prodi lain di UNNAR mengikuti acara yang berlangsung secara live via Zoom, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Ekspor Udang Jadi Primadona saat Pandemi Corona
01 November 2020, 09:00:05

Ekspor Udang Jadi Primadona saat Pandemi Corona Jakarta -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan komoditas udang masih menjadi primadona permintaan global untuk sektor kelautan dan perikanan di tengah pandemi virus corona (covid-19). "Meski pandemi Covid-19 masih berlangsung, .....

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi
27 Oktober 2020, 09:00:22

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) meminta industri terlibat dalam penyusunan kurikulum dan pengajarannya, terutama untuk pendidikan vokasi. Hal itu dikatakan terkait survei McKinsey Indonesia yang menyebut 23 juta pekerjaan .....