go green
Recent Issues

Kemendikbud 79 Daerah Langgar Aturan Sekolah di Era Pandemi

Kemendikbud 79 Daerah Langgar Aturan Sekolah di Era Pandemi

31 Juli 2020, 09:00:07

Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut ada 79 Kabupaten/Kota yang proses pembelajaran di sekolah melanggar aturan atau ketentuan di masa pandemi Covid-19.
Ketentuan itu sendiri tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud, Ainun Naim menjelaskan 79 daerah itu tersebar di 18 daerah zona hijau, 39 daerah zona kuning, 20 daerah zona oranye, dan 2 daerah zona
merah virus corona.

"Kami melakukan evaluasi dan menemukan sebanyak 79 kabupaten/kota yang pelaksanaan pembelajarannya belum sesuai dengan SKB," ujar dia, dalam diskusi virtual, Selasa (28/7).
Ia menuturkan pelanggaran terbanyak berupa ketidakpatuhan terhadap protokol pencegahan corona di zona hijau.

"Pelanggaran paling banyak, terkait dengan check list yang kita berikan soal penggunaan masker, kemudian social distancing, itu di zona hijau," imbuhnya.

Di luar zona hijau, kata dia, pelanggaran terkait dengan sekolah yang tetap buka dan melakukan pembelajaran tatap muka.

Contohnya, jenjang SMA di Sumenep, Jawa Timur, yang berada pada zona oranye, yang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.

"Di zona kuning mestinya belum buka, tapi sudah buka, zona oranye, dan ada sedikit di zona merah," ucap dia.

Ainun mengatakan tidak bisa serta-merta memberi sanksi terhadap daerah tersebut. Kemendikbud, kata dia, hanya bisa memberikan peringatan agar daerah tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.

"Dari Kemendikbud hanya mengingatkan, termasuk melalui komunikasi publik yang kita laksanakan sekarang ini," ucap dia.

Lebih lanjut, di sisi lain, ia juga menyinggung soal 418 Kabupaten/Kota yang sudah melakukan pembelajaran dengan mengacu pada SKB 4 menteri tersebut.

"Kita apresiasi Pemda 418 Kabupaten/Kota yang sudah melakukan pembelajaran sesuai SKB," kata Ainun.

Sebelumnya, pada 15 Juni lalu, empat menteri yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan SKB terkait pembelajaran selama pandemi Covid-19.

Adapun poin dalam SKB itu adalah mengizinkan pembelajaran tatap muka untuk satuan pendidikan yang berada pada zona hijau dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan.
Sementara untuk satuan pendidikan di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan kegiatan belajar tatap muka di sekolah dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance

27 Oktober 2020, 11:40:18

Merencanakan keuangan pribadi dapat menyulitkan tanpa informasi yang tepat dan bantuan dari para ahlinya. Hal itu mendorong mahasiswa Program Studi Manajemen – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Narotama (UNNAR) bekerjasama dengan Lifepal menyelenggarakan acara Webinar dengan topik “Personal Finance”. Lebih dari 97 peserta dari prodi Manajemen dan prodi lain di UNNAR mengikuti acara yang berlangsung secara live via Zoom, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

3 Alasan Sri Mulyani Tolak Pajak Mobil Baru 0 Persen
28 Oktober 2020, 09:00:20

3 Alasan Sri Mulyani Tolak Pajak Mobil Baru 0 Persen Jakarta -- Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya secara tegas memutuskan menolak usulan Kementerian Perindustrian agar pajak mobil baru diturunkan sampai 0 persen. Usulan pajak mobil 0 persen berasal dari Menteri Perindustrian .....

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi
27 Oktober 2020, 09:00:22

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) meminta industri terlibat dalam penyusunan kurikulum dan pengajarannya, terutama untuk pendidikan vokasi. Hal itu dikatakan terkait survei McKinsey Indonesia yang menyebut 23 juta pekerjaan .....