go green
Recent Issues

Pengusaha Minta Pemerintah Rayu Jepang Pindahkan Pabrik ke RI

Pengusaha Minta Pemerintah Rayu Jepang Pindahkan Pabrik ke RI

28 Juli 2020, 09:00:00

Jakarta -- Pemerintah diminta lebih aktif menarik investor dari Jepang yang berencana merelokasi pabriknya dari China. Apalagi, sebagian besar perusahaan-perusahaan Jepang tersebut akan memindahkan pabriknya ke Asia Tenggara.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan diplomasi lobi harus dilakukan di luar upaya reformasi struktural yang tengah dijalankan pemerintah. Pasalnya, relokasi investasi dari China itu disponsori langsung oleh pemerintah Jepang

"Jadi selain perbaikan iklim investasi, pemerintah berperan, government to government (G2G) juga sangat penting," ujar Shinta kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/7).

Tak hanya pemerintah, Shinta mengatakan kalangan pengusaha juga harus berupaya memancing investor Jepang untuk mau masuk ke Indonesia. Upaya tersebut, kini mulai dilakukan.

Kadin misalnya, sudah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan Jepang mana saja yang berpotensi masuk ke Indonesia lewat kerja sama dengan pengusaha lokal.

"Jadi memang selama ini selain G2G untuk Business to Business (B2B) kami juga punya counter part di Jepang untuk mengidentifikasi player yang punya potensi untuk investasi dan relokasi pabrik dari China. Itu juga sudah kami lakukan," tutur Shinta.

Meski demikian, langkah tersebut sulit dijalankan jika tidak ada kepastian kapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptakerja) bisa diselesaikan.

RUU Ciptaker sendiri menurut Shinta memuat tiga hal penting yang selalu jadi pertimbangan investor Jepang untuk menanamkan modal di suatu negara, yakni perizinan, fleksibilitas tenaga kerja dan insentif perpajakan.

"Yang disampaikan pemerintah Jepang itu kan udah clear. Satu dari sisi regulasi perizinan, kedua segi ketenagakerjaan dan ketiga aspek perpajakan. Itu yang selalu jadi fokus mereka. Jadi ini yang akan kami perbaiki lewat RUU Cipta Kerja," imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah Jepang berencana membayar perusahaan asal negaranya untuk memindahkan pabrik mereka keluar dari China ke di dalam negeri atau di negara-negara Asia Tenggara.
Kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari program baru Negeri Sakura untuk mengurangi ketergantungan manufaktur pada China serta dalam rangka mengamankan rantai pasokan.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang menyatakan sejumlah hingga saat ini sudah ada tiga puluh perusahaan yang akan menerima uang untuk memindahkan pabrik ke Vietnam, Myanmar, Thailand dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance

27 Oktober 2020, 11:40:18

Merencanakan keuangan pribadi dapat menyulitkan tanpa informasi yang tepat dan bantuan dari para ahlinya. Hal itu mendorong mahasiswa Program Studi Manajemen – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Narotama (UNNAR) bekerjasama dengan Lifepal menyelenggarakan acara Webinar dengan topik “Personal Finance”. Lebih dari 97 peserta dari prodi Manajemen dan prodi lain di UNNAR mengikuti acara yang berlangsung secara live via Zoom, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

3 Alasan Sri Mulyani Tolak Pajak Mobil Baru 0 Persen
28 Oktober 2020, 09:00:20

3 Alasan Sri Mulyani Tolak Pajak Mobil Baru 0 Persen Jakarta -- Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya secara tegas memutuskan menolak usulan Kementerian Perindustrian agar pajak mobil baru diturunkan sampai 0 persen. Usulan pajak mobil 0 persen berasal dari Menteri Perindustrian .....

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi
27 Oktober 2020, 09:00:22

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) meminta industri terlibat dalam penyusunan kurikulum dan pengajarannya, terutama untuk pendidikan vokasi. Hal itu dikatakan terkait survei McKinsey Indonesia yang menyebut 23 juta pekerjaan .....