go green
Recent Issues

Akomodasi Protokol Covid-19, Anggaran Pilkada 2020 Ditambah

Akomodasi Protokol Covid-19, Anggaran Pilkada 2020 Ditambah

06 Juni 2020, 09:00:09

Jakarta, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan ada penambahan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 untuk mengakomodasi protokol kesehatan masa pandemi Covid-19.

Hal itu, kata dia, disepakati oleh DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pemenuhan itu akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020.


"Terkait penyesuaian kebutuhan tambahan barang dan/atau anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020, Komisi II DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP setuju dapat dipenuhi juga melalui sumber anggaran dari APBN dengan memperhatikan kemampuan APBD masing-masing daerah," kata Arwani kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/6).
Dia menerangkan langkah itu diambil setelah semua pihak sepakat terkait penerapan protokol kesehatan terkait pandemi Virus Corona atau Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak 2020 diperlukan penyesuaian kebutuhan barang atau anggaran.

Namun, Waketum PPP itu mengatakan besar nominal anggaran yang akan ditambah belum ditetapkan. Pihaknya akan segera mengagendakan Rapat Kerja Gabungan dengan Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam waktu dekat.

Dia juga meminta agar KPU, Bawaslu, dan DKPP melakukan restrukturisasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 demi efisiensi dalam penyesuaian kebutuhan anggaran.

"Harus disampaikan kepada Komisi II DPR dan Kemendagri sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Gabungan," ujar Arwani.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman meminta dana tambahan sebesar Rp535,9 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020 di 270 daerah pada 9 Desember.

Dana tambahan itu, kata Arief, bakal dipakai membeli alat pelindung diri (APD) untuk para petugas penyelenggara pemilu. Di antaranya masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung wajah, tong air, sabun cuci tangan, tisu hingga cairan disinfektan.

Rinciannya, membeli masker bagi para 105 juta pemilih senilai Rp263,4 miliar, alat kesehatan bagi petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih senilai Rp259,2 miliar.

"Pembelian alat kesehatan bagi para panitia Pemungutan Suara (PPS) sebesar Rp10,5 miliar dan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp2,1 miliar," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan Perppu Pilkada untuk memundurkan jadwal tahapan pemilihan kepala daerah akibat pandemi Virus Corona.

sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance

27 Oktober 2020, 11:40:18

Merencanakan keuangan pribadi dapat menyulitkan tanpa informasi yang tepat dan bantuan dari para ahlinya. Hal itu mendorong mahasiswa Program Studi Manajemen – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Narotama (UNNAR) bekerjasama dengan Lifepal menyelenggarakan acara Webinar dengan topik “Personal Finance”. Lebih dari 97 peserta dari prodi Manajemen dan prodi lain di UNNAR mengikuti acara yang berlangsung secara live via Zoom, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

23 Juta Pekerjaan Akan Tergantikan oleh Robot
31 Oktober 2020, 09:00:01

23 Juta Pekerjaan Akan Tergantikan oleh Robot Jakarta -- McKinsey Indonesia mengatakan sebanyak 23 juta pekerjaan akan tergantikan dengan otomatisasi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Indonesia ke depannya. Otomatisasi adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara .....

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi
27 Oktober 2020, 09:00:22

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) meminta industri terlibat dalam penyusunan kurikulum dan pengajarannya, terutama untuk pendidikan vokasi. Hal itu dikatakan terkait survei McKinsey Indonesia yang menyebut 23 juta pekerjaan .....