go green
Recent Issues

Kilah Menteri Johnny ,Kominfo Tak Mampu Blokir Internet Papua

Kilah Menteri Johnny ,Kominfo Tak Mampu Blokir Internet Papua

09 Juni 2020, 09:00:03

Jakarta, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan Kemenkominfo tidak memiliki kemampuan teknis untuk memutus akses internet dan pelambatan akses bandwidth internet.

Johnny mengatakan hal tersebut saat ditanya mengenai keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyatakan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terbukti bersalah atas pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua pada pertengahan 2019.

"Perlu diketahui juga bahwa secara teknis tidak mungkin Kemenkominfo melakukan pemutusan akses internet atau pelambatan internet yang tata kelolanya berada pada manajemen operator seluler," ujar Johnny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).


CNNIndonesia.com kemudian bertanya kepada Kuasa Hukum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) dan SAFEnet, Ahmad Fathanah soal kesaksian Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan pada sidang tanggal 18 Maret lalu.
Ahmad mengatakan Semuel bersaksi bahwa yang melakukan pelambatan dan pemutusan terbatas adalah operator seluler. Akan tetapi instruksi pelambatan dan pemutusan berasal dari pemerintah.

"Pak Semuel memang mengakui koordinasi terkait pelambatan dan pemutusan melalui grup WhatsApp. Kami berpandangan saat itu terdapat cacat prosedural karena tindakan itu tidak masuk dalam berita acara," kata Ahmad.

Menanggapi kesaksian dari Semuel, Johnny mengatakan instruksi atau permintaan dari pemerintah bukanlah sebuah keputusan. Johnny juga enggan mengatakan pembatasan dan pemutusan yang dilakukan oleh operator seluler adalah sebuah arahan dan instruksi dari pemerintah.

"Kalau Semuel minta atau siapa pun minta apakah itu keputusan, Karena secara teknis Semuel tidak bisa blokir atau perlambat internet. Apakah ada hubungan struktural sehingga disebut instruksi," kata Johnny.
Selain itu, Ahmad mengatakan belum ada prosedur operasional Standar (SOP) untuk melakukan pengambilan keputusan dengan cepat. Koordinasi pelambatan dan pemutusan internet juga tidak masuk dalam berita acara.

"Berita acara itu setiap tindakan mesti ada laporan tertulis yang diambil," ujar Johnny.

Sebelumnya, Kuasa Hukum SAFEnet dan AJI Ade Wahyudin mengatakan pembatasan akses internet harus didasari oleh seberapa mendesak situasi darurat sehingga negara memutuskan untuk membatasi hak akses atas informasi.

Ade mengatakan apabila pemerintah akan melakukan pembatasan akses, maka pembatasan tersebut harus diumumkan oleh presiden dengan alasan yang jelas, bukan hanya sekadar siaran pers.


"Dalam keadaan tertentu negara berhak untuk membuat setiap hak dasar atau hak asasi manusia tapi Tentu saja itu harus berdasarkan dengan ketentuan undang-undang dalam hal ini ada ketentuan Undang-Undang Darurat dan UUD 1945," kata Ade.

Dalam pelambatan internet (internet throttling) pada 19 Agustus 2019 dan pemblokiran internet pada 21 Agustus di Papua & Papua Barat, pemerintah memang hanya menginformasikan kebijakan tersebut lewat siaran pers.
Kebijakan ini dianggap maladministrasi karena siaran pers hanya bersifat pemberitahuan sehingga tidak bisa dijadikan rujukan. Ade mengatakan pengumuman oleh presiden juga harus disebutkan berapa lama pemblokiran akan dilakukan dan wilayah cakupan pemblokiran.

Kemenkominfo, saat itu juga tidak menjelaskan sampai kapan pemblokiran akan dilakukan. Kementerian hanya mengatakan akan menghentikan pemblokiran apabila situasi sudah kondusif.

Sebelumnya, Johnny berdalih pemblokiran atau pelambatan akses internet di Papua pada pertengahan 2019 karena kerusakan pada infrastruktur. Diketahui kala itu Menkominfo masih dijabat Rudiantara.

"Saya dapat info saat itu ada masalah di infrastruktur, terjadi kerusakan di infrastrukturnya," ucap Johnny dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Rabu (3/6).

Ia pun mengaku tidak menemukan kebijakan atau keputusan di tingkat rapat kabinet atau dalam rapat internal Kemkominfo yang memutuskan untuk membatasi koneksi internet di Papua.

sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Gladi Kotor Wisuda Sarjana ke 49-50 dan Magister ke 37-38 Universitas Narotama Gladi Kotor Wisuda Sarjana ke 49-50 dan Magister ke 37-38 Universitas Narotama

21 Oktober 2020, 10:36:25

Dalam rangka pelaksanaan Wisuda Sarjana ke 49 – 50 dan Magister ke 37 – 38 Universitas Narotama (UNNAR) Surabaya yang akan diselenggarakan secara daring (online) pada hari Sabtu, 24 Oktober 2020 pukul 08.00 WIB – Selesai, tempat H.R. Djoko Soemadijo Hall di Jl. Arief Rachman Hakim No.51 Sukolilo, Surabaya. Telah dilakukan kegiatan Gladi Kotor pada Selasa (20/10/2020) pukul 13.00 WIB-selesai, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Mantan Menteri Pertahanan Meksiko Ditangkap di AS
21 Oktober 2020, 09:00:03

Mantan Menteri Pertahanan Meksiko Ditangkap di AS Jakarta -- Mantan Menteri Pertahanan Meksiko Salvador Cienfuegos ditangkap di Amerika Serikat. Dia ditangkap atas tuduhan yang dirahasiakan, Kamis (15/10). Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard mengatakan Cienfuegos ditangkap di di .....

Rincian Syarat Daftar BLT UMKM Tahap II
23 Oktober 2020, 09:00:01

Rincian Syarat Daftar BLT UMKM Tahap II Jakarta -- Pendaftaran program bantuan langsung tunai (BLT) program bantuan presiden tahap II telah dibuka pada 13 Oktober lalu. Pemerintah menyediakan 3 juta kuota untuk pelaku UMKM yang terdampak covid-19. Pelaku .....