go green
Recent Issues

Hong Kong Peringatkan AS atas Konsekuensi Hapus Status Khusus

Hong Kong Peringatkan AS atas Konsekuensi Hapus Status Khusus

02 Juni 2020, 09:00:05

Jakarta -- Pemerintah Hong Kong memperingatkan Presiden Donald Trump bahwa keputusan Amerika Serikat untuk tidak menganggap mereka sebagai daerah otonomi China bisa menjadi pedang bermata dua.

"Sanksi apa pun (yang dijatuhkan AS) adalah pedang bermata dua yang tidak hanya merugikan kepentingan Hong Kong tetapi juga merugikan secara signifikan bagi AS," bunyi pernyataan pemerintah Hong Kong pada Kamis (28/5) malam.

Hong Kong memperingatkan langkah AS itu bisa merusak hubungan keduanya, terutama dalam bidang perdagangan. Pemerintahan Pemimpin Eksekutif Carrie Lam menuturkan neraca perdagangan AS-Hong Kong selalu surplus sejak 2009-2018.

AS bahkan menjadi mitra dagang terbesar Hong Kong sejauh ini dengan total transaksi perdagangan sebesar US$297 miliar. Relasi Hong Kong-AS yang merenggang juga dapat mempengaruhi sedikitnya 1.300 perusahaan Negeri Paman Sam yang berbasis di wilayah hub ekonomi Asia itu.

Dilansir Channel NewsAsia, pernyataan Hong Kong itu muncul setelah Trump mengumumkan akan merilis pernyataan AS terkait pengajuan RUU Keamanan Nasional Hong Kong yang diusulkan China.

Jika disahkan, RUU itu bisa memberikan kewenangan terhadap pihak berwenang untuk menindak secara hukum setiap upaya pemisahan diri (separatis), campur tangan asing, terorisme, dan semua kegiatan hasutan yang bertujuan menggulingkan pemerintah pusat dan segala gangguan eksternal di Hong Kong.

RUU itu pun kembali mematik amarah warga Hong Kong. Demonstrasi anti-Beijing kembali terjadi beberapa pekan terakhir setelah sempat mereda di awal pandemi virus corona (Covid-19) berlangsung.

Sejumlah pihak, terutama negara Barat yang berlandaskan demokrasi, khawatir bahwa China akan memanfaatkan RUU itu untuk mengakhiri kebebasan Hong Kong sebagai daerah administratif khusus.

Sebelumnya, Menlu AS Mike Pompeo mengatakan negaranya tidak lagi menganggap Hong Kong sebagai daerah otonomi China.

Pernyataan Pompeo tersebut disampaikan di depan anggota DPR AS sekaligus menjadi pertanda untuk menarik kembali perdagangan preferensial atau perlakuan khusus dan status keuangan yang dinikmati Hong Kong.

Pompeo menyampaikan pernyataan itu di tengah meningkatnya seruan agar AS dan lainnya bereaksi terhadap rencana memberlakukan RUU Keamanan Nasional China di Hong Kong.

"Keputusan buruk Beijing hanyalah serangkaian tindakan yang secara fundamental merongrong otonomi dan kebebasan Hong Kong, serta janji China sendiri kepada rakyat Hong Kong," kata Pompeo pada Rabu (27/5).

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance

27 Oktober 2020, 11:40:18

Merencanakan keuangan pribadi dapat menyulitkan tanpa informasi yang tepat dan bantuan dari para ahlinya. Hal itu mendorong mahasiswa Program Studi Manajemen – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Narotama (UNNAR) bekerjasama dengan Lifepal menyelenggarakan acara Webinar dengan topik “Personal Finance”. Lebih dari 97 peserta dari prodi Manajemen dan prodi lain di UNNAR mengikuti acara yang berlangsung secara live via Zoom, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

3 Alasan Sri Mulyani Tolak Pajak Mobil Baru 0 Persen
28 Oktober 2020, 09:00:20

3 Alasan Sri Mulyani Tolak Pajak Mobil Baru 0 Persen Jakarta -- Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya secara tegas memutuskan menolak usulan Kementerian Perindustrian agar pajak mobil baru diturunkan sampai 0 persen. Usulan pajak mobil 0 persen berasal dari Menteri Perindustrian .....

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi
27 Oktober 2020, 09:00:22

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) meminta industri terlibat dalam penyusunan kurikulum dan pengajarannya, terutama untuk pendidikan vokasi. Hal itu dikatakan terkait survei McKinsey Indonesia yang menyebut 23 juta pekerjaan .....