go green
Recent Issues

Polri Bakal Jerat Pelanggar Kebijakan Pemerintah soal Corona

Polri Bakal Jerat Pelanggar Kebijakan Pemerintah soal Corona

19 April 2020, 09:00:00

Jakarta, -- Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan menindak tegas para pihak yang melanggar kebijakan pemerintah selama status darurat bencana nasional non-alam pandemi virus corona (Covid-19).

"Tim satgas terus beroperasi selama status darurat bencana wabah dan akan menegakkan hukum terhadap para pelanggar kebijakan pemerintah, baik yang terkait percepatan penanganan Covid-19 serta penetapan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah," kata Listyo melalui siaran pers, di Jakarta, Jumat, (17/4).

Listyo menyebut Polri telah membentuk Satgas Aman Nusa II sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, Satgas Aman Nusa II ini bekerja selama 30 hari ke depan.

Penindakan dilakukan oleh Satgas V Gakkum yang merupakan bagian dari Satgas Aman Nusa II. Satgas tersebut terdiri dari Sub Satgas Pidum (Pidana Umum), Sub Satgas Ekonomi, serta Sub Satgas Siber.

"Fokus utamanya yakni pencegahan, penanggulangan dan penegakan hukum," ujar pria yang pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo itu.

Listyo menjelaskan Satgas Aman Nusa II ini mempunyai tugas masing-masing. Pertama, Sub Satgas Pidum bertugas menindak kejahatan konvensional seperti pencurian, penjarahan, perampokan, tindak pidana bencana alam, serta tindak pidana karantina kesehatan.

Kemudian Sub Satgas Ekonomi mengawasi dan menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan, menindak pelaku ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri (APD) dan masker, serta penindakan terhadap obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar/izin edar.

Lalu Sub Satgas Siber melakukan penindakan terhadap penyebaran berita bohong alias hoaks terkait penanganan Covid-19, provokator terkait Covid-19 melalui media online, serta penindakan penjualan alat kesehatan melalui online.

Menurut Listyo, sejauh ini Satgas Aman Nusa II sudah melakukan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum. Misalnya, Sub Satgas Pidum telah melakukan penegakan hukum dengan total kegiatan 124.195, terdiri dari 90.503 imbauan, 33.684 pembubaran massa, serta 51 penangkapan.

"Polda Metro Jaya menangkap 38 orang, Polda Jawa Barat menangkap 10 orang dan Polda Jawa Tengah menangkap 3 orang," kata mantan Kapolda Banten itu.
Kemudian Sub Satgas Siber juga terus mengawasi konten di internet serta mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan kegiatan lainnya berkenaan dengan Covid-19, seperti patroli siber dengan jumlah kegiatan sebanyak 2.353 kegiatan dan 84 kali penangkapan.

"Sub Satgas Ekonomi juga melakukan kegiatan dalam pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 dengan total kegiatan 13.395, terdiri dari 7.441 monitoring bahan pokok, 5.954 monitoring alat kesehatan, serta 16 penindakan," ujar Listyo.

Lebih lanjut, Listyo mengatakan beberapa kepolisian daerah juga telah menyelenggarakan kegiatan dalam menangani Covid-19 sejak 19 Maret hingga 15 April 2020. Seperti Polda Metro Jaya yang melakukan 86.638 kegiatan, Polda Banten 19.893 kegiatan serta Polda Jawa Timur 7.082 kegiatan.

"Bareskrim melalui Satgas Aman Nusa II melakukan analisis dan evaluasi secara berkala termasuk cara bertindak yang disesuaikan dengan kondisi psikologis masyarakat," katanya.

Menurutnya, Polri juga telah melakukan upaya pencegahan seperti kegiatan pengawalan dan pembatasan di beberapa titik masuk wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), di sejumlah titik untuk memutus rantai penularan Covid-19.

"Di Jakarta sebanyak 33 titik, Kota Bekasi 30 titik, Kabupaten Bekasi 20 titik, Depok 20 titik, Tangerang Kota 22 titik, Tangerang Selatan 21 titik, Bandara Soetta 1 titik, serta KP3 Tanjung Priok 1 titik," ujarnya.

Presiden Jokowi telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi virus corona. Jokowi memutuskan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona.

Pemerintah pusat pun sudah menetapkan PSBB di sejumlah daerah dalam menanggulangi virus corona. PSBB sudah berlaku di DKI Jakarta dan lima wilayah Jawa Barat, yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok.

Sementara untuk tiga wilayah Banten yang juga menjadi daerah penyangga ibu kota; Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan, baru akan memberlakukan PSBB pada Sabtu (18/4). Daerah lain yang juga sudah diizinkan menerapkan PSBB adalah Kota Pekanbaru, Riau dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance

27 Oktober 2020, 11:40:18

Merencanakan keuangan pribadi dapat menyulitkan tanpa informasi yang tepat dan bantuan dari para ahlinya. Hal itu mendorong mahasiswa Program Studi Manajemen – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Narotama (UNNAR) bekerjasama dengan Lifepal menyelenggarakan acara Webinar dengan topik “Personal Finance”. Lebih dari 97 peserta dari prodi Manajemen dan prodi lain di UNNAR mengikuti acara yang berlangsung secara live via Zoom, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

MK Tolak Partai Lokal Papua Jadi Peserta Pemilu
29 Oktober 2020, 09:00:00

MK Tolak Partai Lokal Papua Jadi Peserta Pemilu Jakarta -- Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang menyoal partai politik lokal Papua menjadi peserta pemilihan umum (pemilu). Hakim konstitusi Arief Hidayat .....

Kebanyakan Ambil Batu Besar Asteroid Bennu, Wahana NASA Bocor
29 Oktober 2020, 09:00:00

Kebanyakan Ambil Batu Besar Asteroid Bennu, Wahana NASA Bocor Jakarta,Jakarta, Wahana antariksa NASA, Osiris-Rex mengalami kebocoran saat mengambil sampel di asteroid Bennu yang berjarak sekitar 320 juta kilometer dari Bumi. Kebocoran ini terjadi karena Osiris-Rex melalui Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism .....

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi
27 Oktober 2020, 09:00:22

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) meminta industri terlibat dalam penyusunan kurikulum dan pengajarannya, terutama untuk pendidikan vokasi. Hal itu dikatakan terkait survei McKinsey Indonesia yang menyebut 23 juta pekerjaan .....