go green
Recent Issues

Bawaslu Pangandaran Awasi Proses Verifikasi Dukungan Cabup Independen

Bawaslu Pangandaran Awasi Proses Verifikasi Dukungan Cabup Independen

24 Februari 2020, 09:00:30

Bawaslu Kabupaten Pangandaran melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi surat dukungan warga terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan.
Ketua Bawaslu Pangandaran Iwan Yudiawan mengatakan pengawasan dilakukan terhadap kemungkinan adanya dukungan yang diberikan oleh ASN atau anggota TNI-Polri.
Selain itu Bawaslu juga mengawasi potensi pemalsuan surat dukungan terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan. "Kalau ditemukan ada warga yang merasa tidak memberikan dukungan namun KTP nya tercantum dalam berkas dukungan, tentu itu menjadi pidana. Tapi bukan pidana Pemilu, masuknya pidana umum, kami akan berkoordinasi dengan kepolisian," kata Iwan, Senin (24/2/2020).
Selain itu Iwan juga mengatakan hendak menelusuri potensi adanya kegiatan transaksional dalam proses pemberian dukungan warga terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan. "Namun kalau pun ditemukan, itu bukan termasuk politik uang, karena belum memasuki masa kampanye," katanya.
Sementara Ketua KPU Kab Pangandaran Muhtadin mengatakan apabila ternyata dalam proses verifikasi faktual syarat dukungan, ditemukan orang yang bersangkutan itu tidak mendukung terhadap calon ini, maka tindakan KPU adalah menyodorkan surat pernyataan tidak mendukung. "Kalo persoalan kemudian dilarikan ke pidana karena ada tanda tangan palsu itu bukan ranahnya KPU untuk mengatur hal itu, mungkin langsung ditangani oleh pihak kepolisian," ucap Muhtadin.
Paska penerimaan berkas syarat dukungan dari balon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, Supratman dan Ari Rian Priatna, hingga Senin (24/2/2020) pukul 09.00 WIB, KPU Pangandaran masih melakukan penghitungan. Sehingga belum diketahui apakah berkas syarat dukungan dari balon bupati dan wakil bupati Pangandaran, Supratman dan Ari Rian Priatna bisa diterima atau tidak. "Dari proses penghitungan. Ada dua kemungkinan yang pertama jika jumlahnya tidak memenuhi minimal dukungan maka berkas akan dikembalikan dan dibuat surat pernyataan, tapi apabila waktunya sudah habis penyerahan dukungan ini ditolak," ujarnya.
Kemudian lanjut Muhtadin, jika ternyata jika jumlah minimal dukungan itu memenuhi syarat secara berkas, maka dinyatakan berkas diterima kemudian dokumen ini disimpan dan dilakukan verifikasi administrasi yang dimulai pada tanggal 27 Februari 2020 mendatang.




Sumber: Detik.Com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance Mahasiswa FEB UNNAR dan Lifepal Selenggarakan Webinar Personal Finance

27 Oktober 2020, 11:40:18

Merencanakan keuangan pribadi dapat menyulitkan tanpa informasi yang tepat dan bantuan dari para ahlinya. Hal itu mendorong mahasiswa Program Studi Manajemen – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Narotama (UNNAR) bekerjasama dengan Lifepal menyelenggarakan acara Webinar dengan topik “Personal Finance”. Lebih dari 97 peserta dari prodi Manajemen dan prodi lain di UNNAR mengikuti acara yang berlangsung secara live via Zoom, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

MK Tolak Partai Lokal Papua Jadi Peserta Pemilu
29 Oktober 2020, 09:00:00

MK Tolak Partai Lokal Papua Jadi Peserta Pemilu Jakarta -- Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang menyoal partai politik lokal Papua menjadi peserta pemilihan umum (pemilu). Hakim konstitusi Arief Hidayat .....

Kebanyakan Ambil Batu Besar Asteroid Bennu, Wahana NASA Bocor
29 Oktober 2020, 09:00:00

Kebanyakan Ambil Batu Besar Asteroid Bennu, Wahana NASA Bocor Jakarta,Jakarta, Wahana antariksa NASA, Osiris-Rex mengalami kebocoran saat mengambil sampel di asteroid Bennu yang berjarak sekitar 320 juta kilometer dari Bumi. Kebocoran ini terjadi karena Osiris-Rex melalui Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism .....

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi
27 Oktober 2020, 09:00:22

Kemendikbud Minta Industri Ikut Buat Kurikulum Vokasi Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) meminta industri terlibat dalam penyusunan kurikulum dan pengajarannya, terutama untuk pendidikan vokasi. Hal itu dikatakan terkait survei McKinsey Indonesia yang menyebut 23 juta pekerjaan .....