go green
Recent Issues

Nadiem Buat Lima Payung Hukum untuk Kebijakan Kampus Merdeka

Nadiem Buat Lima Payung Hukum untuk Kebijakan Kampus Merdeka

12 Februari 2020, 09:00:13

Jakarta -- Lima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) menjadi payung hukum kebijakan Kampus Merdeka yang ditelurkan Mendikbud Nadiem Makarim.

"Kebijakan Kampus Merdeka ini telah memiliki lima payung hukum, sehingga kampus bisa menerapkan kebijakan tersebut," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam, Senin (10/2), seperti dilansir Antara.

Lima Permendikbud tersebut yakni Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum dan Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Lalu, Permendikbud Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, dan Permendikbud Nomor 7 tentang Pendirian, Perubahan , Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Nizam menambahkan kebijakan Kampus Merdeka itu tidak bersifat paksaan pada kampus. Hal itu dikarenakan karakteristik kampus di Tanah Air berbeda-beda.

"Kami juga akan menyiapkan rambu-rambu petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka, untuk kemudian setiap kampus dapat mempelajarinya dan menyesuaikannya dengan dengan kondisi kampus masing-masing," terang dia.

Nizam menyebutkan kata kunci dalam pelaksanaan Kampus Merdeka tersebut yakni inovasi dan kreativitas.

Selain itu juga diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari civitas akademika, kementerian lain hingga dunia industri.

Dalam waktu dekat, akan terjalin kerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat ataupun mengajar di daerah terpencil akan dihitung ke dalam SKS perkuliahan.

Mahasiswa akan diminta untuk berpartisipasi dalam membangun desa dan mengawal implementasi Dana Desa.Kerja sama dengan dunia industri juga akan semakin ditingkatkan agar keselarasan antara perguruan tinggi dengan dunia industri akan semakin baik.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Universitas Narotama dan Dinas PUPR Pacitan Mengadakan Kerjasama Pelatihan Universitas Narotama dan Dinas PUPR Pacitan Mengadakan Kerjasama Pelatihan

17 Februari 2020, 03:23:11

Universitas Narotama (UN) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Pacitan mengadakan kerjasama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding / MoU). MoU tersebut ditandatangani oleh Rektor Universitas Narotama Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM dan Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Dilema Guru di Kalijaya, Antara Kelas dan Sawah
17 Februari 2020, 09:00:00

Dilema Guru di Kalijaya, Antara Kelas dan Sawah Jakarta -- Tatapannya lemah. Wajahnya tampak lelah. Raut mukanya tak berseri saat ditemui CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu. Dia adalah Wardi, seorang Kepala Sekolah SDN 1 Kalijaya, Ciamis, Jawa Barat. Sudah setahun .....