go green
Recent Issues

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi RTH Kota Bandung

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi RTH Kota Bandung

30 Januari 2020, 09:00:02

Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung. Kedua tersangka itu ialah mantan anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung, Hery Nurhayat.

"Hari ini dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama per tanggal 27 Januari sampai 15 Februari 2020," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Senin (27/1) malam.

Ali menuturkan tersangka Hery ditahan di rumah tahanan cabang K4 belakang Gedung Merah Putih KPK. Sementara Tomtom ditahan di rumah tahanan KPK cabang C1.

KPK mengungkapkan setidaknya terdapat kerugian keuangan negara mencapai Rp65 miliar dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemerintah Kota Bandung tahun 2012-2013 ini.

Dari hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan setidaknya ada kerugian sebesar 60 persen dari nilai proyek yang direalisasikan.

Pada kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni HN, selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung; TDQ dan KS [Kemal Rasad] selaku anggota DPRD Kota Bandung Periode 2009-2014.

Dari fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang menyatakan ada pihak-pihak lain yang turut menikmati kerugian negara dalam kasus ini.

Dengan itu KPK membuka penyidikan baru pada tanggal 16 Oktober lalu dan menyatakan DSG [Dadang Suganda] dari unsur wiraswasta sebagai tersangka.

Kasus ini bermula ketika Wali Kota Bandung di tahun 2011, Dada Rosada, menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk RTH Kota Bandung. Kemudian diusulkan kebutuhan anggaran pengadaan tanah terkait proyek ini sebesar Rp15 miliar untuk 10 ribu meter persegi tanah di tahun 2012.

Diduga ada anggota DPRD Bandung yang meminta penambahan anggaran menjadi Rp57,21 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penambahan ini dengan alasan ada penambahan lokasi untuk pengadaan RTH. Padahal tanah yang dijadikan alasan penambahan lokasi sebenarnya sudah dibeli oleh pihak oknum dari warga sekitar.

Kemudian pada September 2012, kembali diajukan penambahan anggaran menjadi Rp123,93 miliar. Total anggaran yang telah direalisasikan sebanyak Rp115,22 miliar di 7 kecamatan yang terdiri dari 210 bidang tanah.

Pemkot Bandung sendiri tidak membeli tanah langsung dari pemilik tanah, melainkan melalui makelar yakni tersangka KS [Kemal Rasad] dan DSG [Dadang Suganda].

Dalam proses pengadaan tanah, DSG memanfaatkan kedekatannya dengan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Edi Siswadi yang telah divonis bersalah dalam perkara suap terhadap Hakim yang menangani perkara korupsi bantuan sosial di Pemkot Bandung.

Edi Siswadi dalam hal ini memerintahkan HN untuk membantu DSG dalam proses pengadaan tanah. DSG kemudian membeli tanah pada sejumlah pemilik tanah dengan harga yang jauh lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setempat, yakni sebesar Rp13,5 miliar.

Untuk tanah-tanah ini, Pemkot Bandung membayar sebesar Rp43,65 miliar kepada DSG. Sehingga ada setidaknya Rp30 miliar yang digelapkan.

Sebagian dari uang ini diberikan kepada Edi Siswadi sebanyak Rp10 miliar. Di mana uang tersebut kemudian dipakai untuk menyuap hakim di Pengadilan Negeri Bandung.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Dosen Universitas Narotama Raih Gelar Doktor Teknik Sipil UB Dosen Universitas Narotama Raih Gelar Doktor Teknik Sipil UB

20 Januari 2021, 17:59:26

Ir. Adi Prawito, MM, MT, dosen Program Studi Teknik Sipil (Fakultas Teknik) Universitas Narotama (UN) berhasil meraih gelar doktor. Adi Prawito lulus dengan predikat Sangat Memuaskan setelah menjalani ujian terbuka pada Program Doktor Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya (UB) Malang, Rabu 20 Januari 2020. Disertasi yang ditulis Adi Prawito untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar doktor berjudul “Modifikasi MPM untuk ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Tip Agar Tak Tertipu Penipuan Lelang
17 Januari 2021, 09:00:00

Tip Agar Tak Tertipu Penipuan Lelang Jakarta -- Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat agar tak tertipu dengan penipuan lelang. Sebab, sejauh ini masih ada beberapa modus penipuan lelang yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Direktur .....

139 Ribu Sekolah Ikut Simulasi Asesmen Nasional
10 Januari 2021, 09:00:02

139 Ribu Sekolah Ikut Simulasi Asesmen Nasional Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengklaim siap melaksanakan Asesmen Nasional (AN). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan pihaknya telah melakukan simulasi skala besar. "139 ribu [sekolah] ini .....