go green
Universitas Narotama Peduli
LPPM Universitas Narotama Bekerjasama dengan Kemahasiswaan Universitas Narotama menyelenggarakan DONASI untuk merespon semakin merebaknya penyebaran Virus Covid-19

Ka.LPPM Direktur Kemahasiswaan
Dokumentasi :

Recent Issues

ICW Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK

ICW Desak Presiden Terbitkan Perppu KPK

15 Januari 2020, 09:00:02

Jakarta -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo melakukan prioritas untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Hal itu disebutkan mendesak demi menyelamatkan lembaga antirasuah itu.

Sebab, ICW menilai UU KPK Baru (UU No 19 tahun 2019) memperlambat dan menyulitkan kinerja KPK dalam proses penyidikan. Hal tersebut mendorong ICW untuk mendesak Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah. ICW menilai bahwa narasi penguatan UU KPK baru yang digaungkan oleh Presiden dan DPR hanya ilusi semata.

ICW juga mendesak KPK untuk berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyebutkan UU KPK baru tidak relevan terhadap kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Partai PDIP yang menjerat Politikus PDIP, Harun Masiku serta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

"UU KPK baru terbukti mempersulit kinerja KPK dalam melakukan berbagai tindakan pro justicia, setidaknya ada dua kejadian penting dan mesti dicermati dalam peristiwa OTT yang melibatkan Komisioner KPU tersebut," Ujar Kurnia dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (12/1).

Pertama, dengan ketentuan Pasal 37 B ayat (1) UU No 19 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa tindakan penggeledahan mesti atas seizin Dewan Pengawas. Padahal dalam UU KPK lama (UU No 30 Tahun 2002) untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak manapun.

Kurnia menilai jika saat ini KPK terbukti lambat dalam melakukan penggeledahan di kantor PDIP. Ia menyebut proses penemuan bukti harus dilakukan dengan cepat, juga terkait persoalan waktu yang jika bertele-tele dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti.

Kedua, pihaknya juga menilai jKPK seolah dihalang-halangi dalam proses penangkapan kasus suap tersebut. Selain itu, ICW juga menilai tersangka tampak tidak kooperatif.

Kurnia pun menegaskan pihaknya menekan lagi bahwa setiap upaya menghalang-halangi proses hukum dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menggunakan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Pemkot Surabaya Bantu Penyemprotan Disinfektan di Kampus Universitas Narotama Pemkot Surabaya Bantu Penyemprotan Disinfektan di Kampus Universitas Narotama

04 April 2020, 08:41:59

Universitas Narotama kembali melakukan penyemprotan disinfektan sebagai upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan kampus pada hari Rabu (1/4/2020). Bahkan untuk penyemprotan disinfektan yang kedua ini, Pemkot Surabaya turut membantu dengan mobil khusus penyemprot terutama area yang berada di luar ruang gedung. Penyemprotan disinfektan yang pertama dilakukan di lingkungan kampus Universitas Narotama pada hari Jumat (20/3/2020). Semua ruangan ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Jokowi Akui Ada Keterlambatan Pembangunan RS Galang
05 April 2020, 09:00:05

Jokowi Akui Ada Keterlambatan Pembangunan RS Galang Jakarta -- Presiden Joko Widodo menyebut ada keterlambatan penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19, di Pulau Galang, Kepulauan Riau, akibat faktor cuaca. "Ini maksimal Senin [seharusnya] sudah bisa dioperasikan. Memang .....

Tip Atur Uang Agar Tak Jebol di Tengah Work From Home
05 April 2020, 09:00:05

Tip Atur Uang Agar Tak Jebol di Tengah Work From Home Jakarta -- Sebagian orang mungkin mengeluh bosan dengan kebijakan bekerja dari rumah (work from home). Sebagian lain, justru bersorak gembira karena bisa menghemat biaya transportasi, biaya jajan, hingga biaya nongkrong-nongkrong. Maklum, .....

Kucing dan Anjing Bisa Tertular Covid-19 dari Manusia
02 April 2020, 09:00:01

Kucing dan Anjing Bisa Tertular Covid-19 dari Manusia JakartaPeneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan hewan bisa tertular virus corona SARS-CoV-2 dari manusia yang terkena penyakit Covid-19. Hal ini diungkap peneliti LIPI Sugiyono Saputra atas kasus penularan Covid-19 terhadap .....

Program Satu Keluarga Satu Sarjana
19 Maret 2020, 09:00:01

Program Satu Keluarga Satu Sarjana Jakarta Menteri Agama Fachrul Razi mengaku tengah merancang sebuah gerakan program pendidikan agar anak-anak muda Indonesia bisa mengenyam bangku pendidikan tinggi dan mendapatkan gelar sarjana. Dia berharap minimal ada satu .....