go green
Recent Issues

Status Kepegawaian Dokter DS Tergantung Putusan Kasus Hoaks

Status Kepegawaian Dokter DS Tergantung Putusan Kasus Hoaks

09 Juni 2019, 09:00:01

Bandung -- Direktur Utama Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Nina Susana Dewi mengatakan karier dokter spesialis kandungan DS (48) dapat terpengaruh akibat proses hukum kasus hoaks yang menimpanya.

Sebelumnya, DS ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penyebaran hoaks tentang remaja berumur 14 tahun yang tewas saat aksi 22 Mei 2019 lewat akun Facebook-nya.

"Saat ini kami terus memantau kelanjutannya dan proses hukum yang berlaku kami hargai. Apabila memang nanti sudah terjadi keputusan sesuatu, tentu ada kaitannya dengan status kepegawaian," ujar Nina dalam keterangan kepada pers di RSHS Bandung, Rabu (29/5).

Pihaknya pun akan melakukan konfirmasi kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait status penahanan DS.

Nina menjelaskan DS merupakan dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang telah bekerja di RSHS selama 20 tahun dan memiliki kinerja baik. Selain itu, dia juga merupakan konsultan kandungan yang tak pernah memiliki masalah dengan pasien.

"Mengenai yang bersangkutan kami melihat bahwa selama ini kinerjanya baik dalam pelayanan terhadap pasien maupun dalam aturan-aturan kepegawaian. Tidak pernah ada masalah sampai saat ini," katanya.

Nina menyebutkan setiap harinya para dokter memiliki target pekerjaan untuk diselesaikan. Sehingga itu yang menurutnya akan menyebabkan status kepegawaian DS terganggu.

"Jadi sudah mempunyai target (pekerjaan) berapa yang harus dilakukan di rumah sakit. Itu adalah salah satu cara penilaian kinerja, semua dokter sudah mempunyai target yang dilakukan," ujarnya.

Sebelumnya, DS (48) diamankan Unit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat. Ia diduga menyebarkan hoaks lewat akun Facebook tentang remaja tewas korban tembak polisi.

Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar Komisaris Besar Samudi mengatakan informasi yang disebar DS tidak benar. Menurut dia, tidak ada pemberitaan di media massa seperti yang dimaksud DS.

Tersangka diduga melanggar Pasal 14 ayat (1), (2) dan Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 207 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan ditahan.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Fakultas Teknik Gelar Workshop `International Higher Education and Research` Fakultas Teknik Gelar Workshop `International Higher Education and Research`

21 Agustus 2019, 07:45:57

Fakultas Teknik (FT) Universitas Narotama (UNNAR) menggelar Workshop `International Higher Education and Research` : Simposium Cendikia Kelas Dunia dengan menghadirkan narasumber yaitu Dr. Bambang Trigunarsyah Suhariadi, BSc, MT, Ph.D (RMIT University, Australia) dan Dr. Dani Harmanto, C.Eng, MTED, (University of Derby, UK), Rabu (21/8/2019) di Ruang Rapat Gedung D. Workshop ini dibuka oleh Dekan FT Dr. Ir. Koespiadi, MT dengan ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Tak Bisa Gaji Staf, Presiden Palestina Pecat Semua Penasihat
22 Agustus 2019, 09:00:01

Tak Bisa Gaji Staf, Presiden Palestina Pecat Semua Penasihat

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dilaporkan memecat semua penasihatnya lantaran tak sanggup menggaji pegawai. Kantor Kepresidenan Palestina tidak menjelaskan jumlah penasihat presiden yang diputus kontrak kerjanya. Kantor tersebut hanya merujuk pada .....