go green
Recent Issues

PBB Sebut Militan Makin Gencar Serang Sekolah Afghanistan

PBB Sebut Militan Makin Gencar Serang Sekolah Afghanistan

08 Juni 2019, 09:00:05

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan Anak (UNICEF) melaporkan serangan oleh kelompok bersenjata terhadap sekolah-sekolah di Afghanistan meningkat. Aksi kekerasan terhadap lembaga pendidikan meningkat tiga kali lipat pada 2018 lalu jika dibandingkan tahun sebelumnya.

UNICEF memaparkan terdapat 68 serangan yang menargetkan sekolah di Afghanistan pada 2017 lalu. Jumlah itu meningkat menjadi 192 serangan pada 2018.
"Pendidikan Afghanistan sedang di bawah tekanan saat ini. Serangan tak masuk akal terhadap sekolah, pembunuhan serta penculikan guru, hingga ancaman terhadap lembaga pendidikan menghancurkan harapan dan impian generasi muda Afghanistan," kata Direktur Eksekutif UNICEF, Henrietta Fore, melalui sebuah pernyataan, Selasa (28/5).

Gedung-gedung sekolah yang dijadikan tempat aktivitas politik seperti tempat pemungutan suara (TPS) pemilihan parlemen menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah serangan terhadap fasilitas pendidikan dalam setahun terakhir.
Selain itu, perang sipil yang berkepanjangan juga menjadi salah satu penyebab tingginya serangan terhadap sekolah-sekolah di Afghanistan.

Berdasarkan data PBB, sebanyak 3.084 warga sipil, termasuk lebih dari 900 anak, tewas dan 7.189 orang lainya terluka selama 2018 lalu.
April lalu, sekelompok bersenjata meledakkan sekolah khusus perempuan di provinsi Farah Barat. Pada awal bulan ini, seorang guru sekolah di Provinsi Faryab utara juga tewas terbunuh.
Peningkatan jumlah serangan di sekolah-sekolah semakin membatasi akses pendidikan bagi anak-anak di Afghanistan, ketika stabilitas dan keamanan negara masih buruk akibat perang sipil yang telah berlangsung selama 18 tahun terakhir.
UNICEF menuturkan lebih dari 1.000 sekolah ditutup pada 2018. Penutupan tersebut setidaknya merampas hak 500 ribu anak untuk belajar.

Dilansir AFP, badan PBB tersebut memaparkan sekitar 3,7 juta anak-anak usia 7-17 tahun tidak bersekolah di Afghanistan.
Besarnya angka tersebut dikaitkan pada tingkat kemiskinan dan diskriminasi terhadap anak perempuan yang masih tinggi di Afghanistan.
Kelompok militan Taliban, salah satu pihak yang berperang di Afghanistan, sempat melarang akses pendidikan bagi anak perempuan ketika mereka berkuasa pada 1996-2001 lalu.
Setelah pemerintahan Taliban berhasil digulingkan oleh invasi Amerika Serikat, jutaan anak perempuan mulai kembali ke sekolah. Namun, hal ini juga menjadi kekhawatiran bagi masa depan Afghanistan, jika perdamaian antara AS dan Taliban tercapai. Sebab, penduduk Afghanistan masih belum yakin Taliban akan berubah menjadi lebih moderat.



Sumber: CnnIndonesia

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Keterbatasan Tak Halangi Perjalanan Firdaus Menyelesaikan Perkuliahan Keterbatasan Tak Halangi Perjalanan Firdaus Menyelesaikan Perkuliahan

21 September 2019, 04:29:13

Keterbatasan tidak seharusnya menjadi halangan seseorang untuk berprestasi. Hal itu dibuktikan oleh Firdaus Hassan, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Narotama (UNNAR). Sejak kecil, Firdaus memiliki sebuah keterbatasan yaitu tidak dapat mendengar dengan sempurna (tuna rungu). Meski begitu, Firdaus tidak pernah bersekolah di Sekolah Luar Biasa, melainkan selalu bersekolah di sekolah reguler. Dengan keterbatasannya, Firdaus berusaha untuk bisa memahami pembelajaran dengan ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

PPATK Waspadai Donasi Kemanusiaan untuk Dana Terorisme
22 September 2019, 09:00:01

PPATK Waspadai Donasi Kemanusiaan untuk Dana Terorisme Jakarta -- Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus ada indikasi donasi yang digalang lembaga kemanusiaan justru diselewengkan untuk pendanaan terorisme. Penggalangan dana juga dilakukan melalui media sosial. Koordinator Riset .....

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data
20 September 2019, 09:00:00

Facebook Sebut Bantu Pemerintah Soal Aturan Privasi Data

Manajer Kampanye Kebijakan untuk FacebookIndonesia, Noudhy Valdryno mengatakan pihaknya bakal terus bekerjasama dengan kementerian terkait untuk segera menetapkan aturan soal keamanan dan privasi data. "Tentunya terus kita bekerjasama, kita menghormati .....