go green
Recent Issues

Masyarakat Robotika Indonesia Dideklarasikan

Masyarakat Robotika Indonesia Dideklarasikan

12 Januari 2019, 09:00:00

BOGOR - Guna meningkatkan efisiensi industri dan menyesuaikan laju dalam era Industri 4.0, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama stakeholder terkait mendeklarasikan Masyarakat Robotika Indonesia (MRI) di Bogor kemarin.
“Rekayasa memerlukan perkembangan yang efisien dan ketepatan. Industri otomasi memerlukan perhitungan dan pengalaman yang harus diolah oleh tim berpengalaman. Otomasi di dunia industri sangat erat kaitannya dengan sistem robotika,” kata Deputi Teknologi Pengembangan Sumber daya Alam (TPSA) Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Hammam Riza.
Menurutnya, di Indonesia komunitas robotika telah tumbuh dengan sangat pesat, terbukti dengan banyaknya di gelar kompetisi robotika. “Se iring dengan hal itu, pemerintah juga telah mempersiapkan diri dalam memasuki era Industri 4.0,” jelasnya. BPPT dan Robotic Explorer berusaha mempersatukan beberapa komunitas untuk membuat suatu wadah organisasi yang diharapkan dapat menjadi standar perkembangan dunia teknologi robotika.
“Sebab, beberapa langkah awal sudah dilakukan seperti konsep pendidikan teknologi mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, lalu arah riset teknologi yang dikembangkan, serta regulasi dan standar pengembangan industri juga siap melangkah dalam era industri teknologi agar semakin berkembang di negara kita sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pasar industri dari luar negeri saja,” jelasnya.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri menjelaskan, paradigma pemerintah dalam melindungi tenaga kerja juga perlu diubah dalam menghadapi era revolusi 4.0 ini. Perkembangan teknologi dan informasi juga berdampak terhadap perubahan jenis dan pola kerja tenaga kerja.
“Jadi bukan hanya melindungi pada status pekerjaannya, tapi pada kemampuan untuk bekerjanya,” jelasnya. Menurut Hanif, kemampuan untuk dapat terus bekerja dapat tercapai melalui keterampilan yang dapat berubah dan beradaptasi dengan cepat karena model pekerjaan di masa depan tidak lagi berdasar pada status pekerjaan tetap.
Maka itu, keterampilan yang dapat berubah dan beradaptasi dengan cepat tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan akses dan mutu pelatihan vokasi di BLK.
“Hal inilah yang menjadi dasar Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan kebijakan triple skilling,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pendiri dan Direktur Rumah Robot World Robotic Explorer (WRE) Jully Tjindra wan menjelaskan, pihaknya saat ini juga sedang membentuk tim kurikulum kompetensi dasar untuk pendidikan anak usia dini (PAUD). “Selain itu, kita juga sedang menyusun kurikulum kompetensi dasar. Program pembelajaran, sila bus, semua sudah kita susun untuk PAUD,” jelasnya.

Sumber: OkeZone

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Universitas Narotama dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Menjalin Kerja Sama Universitas Narotama dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Menjalin Kerja Sama

21 Januari 2019, 08:52:23

Didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara. Universitas Narotama (UNNAR) dan Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya menjalin kerja sama yang diwujudkan dalam MoU (Memorandum of Understanding) dan MoA (Memorandum of Agreement). Penandatanganan MoU dan MoA dilakukan Rektor UNNAR Dr. Arasy Alimudin, SE, MM dan Rektor UNIPA Surabaya Drs. Djoko Adi Walujo, ST, MM, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Surat Miskin Tak Lagi Dipakai di Penerimaan Siswa Baru 2019
21 Januari 2019, 09:00:02

Surat Miskin Tak Lagi Dipakai di Penerimaan Siswa Baru 2019 Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan peraturan baru mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lewat Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru 2019. .....

87 Perusahaan Pembiayaan Bisa Manfaatkan DP Nol Persen
21 Januari 2019, 09:00:02

87 Perusahaan Pembiayaan Bisa Manfaatkan DP Nol Persen Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut 46 persen dari 188 perusahaan pembiayaan (multifinance) memiliki rasio pembiayaan macet (NonperformingFinance/NPF) kurang dari 1 persen. Berarti, sekitar 86-87 multifinance dapat .....