go green
Universitas Narotama Peduli
LPPM Universitas Narotama Bekerjasama dengan Kemahasiswaan Universitas Narotama menyelenggarakan DONASI untuk merespon semakin merebaknya penyebaran Virus Covid-19

Ka.LPPM Direktur Kemahasiswaan
Dokumentasi :

Recent Issues

Ketua DPRD soal Formula E: Kasih Tahu Gubernur Bereskan Surat

Ketua DPRD soal Formula E: Kasih Tahu Gubernur Bereskan Surat

20 Februari 2020, 09:00:00

Jakarta -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai surat balasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait penyelenggaraan Formula E 2020 ilegal.

Hal ini diungkapkan Pras saat rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Kebudayaan; Tim Ahli Cagar Budaya (TACB); dan Tim Sidang Pemugaran (TSP), Rabu (19/2).

"Kasih tahu gubernur, bereskan urusan surat menyurat. Ini saya anggap surat yang dikirimkan ke Setneg ini surat ilegal," kata Pras.

Surat balasan Anies kepada Menteri Sekretaris Negara menjadi polemik. Dalam surat itu, Anies mengklaim telah mengantongi izin dari TACB terkait rencana pemugaran Monas untuk penyelenggaraan Formula E.

Keterangan Anies dalam surat itu berbanding terbalik dengan Ketua TACB Mundardjito. Sebelumnya, Mundardjito menegaskan pihaknya tak pernah mengeluarkan rekomendasi dan tidak pernah dilibatkan dalam rapat perihal Formula E.

Kepala Dinas Kebudayaan Iwan H Wardana dalam rapat mengklarifikasi soal polemik tersebut. Menurut dia, TACB memang tak berwenang memberikan rekomendasi pemugaran.

"Rekomendasi pemugaran dilakukan oleh TSP," kata Iwan.

Ia menjelaskan fungsi TACB dan TSP berbeda. TACB bertugas menentukan layak tidaknya satu objek tertentu masuk kategori cagar budaya. Sementara, kewenangan TSP untuk mempertimbangkan revitalisasi atau pelaksanaan satu kegiatan di kawasan cagar budaya.

Tak Etis Digelar di Monas

Mundardjito dalam rapat kembali menegaskan ia tak pernah memberikan rekomendasi penyelenggaraan Formula E di Monas. Dia bahkan menilai penyelenggaraan Formula E di kawasan Monas tidak etis.

Menurutnya, pelaksanaan satu kegiatan di cagar budaya perlu mempertimbangkan banyak aspek, salah satunya aspek etika dan kepantasan.

"Pantas enggak di Mesir gelar dangdut? Kan, tidak pantas. Kepantasan itu ada di etika, pantas enggak di Monas itu ada balapan? Itu kita sampaikan," ujar Mundardjito.

Ia menambahkan, unsur kepantasan itu menjadi pembahasan penting karena menyangkut kelestarian cagar budaya. Apalagi, untuk melakukan kegiatan ataupun merevitalisasi cagar budaya ada larangan mengubah orisinalitas bentuk bangunan cagar budaya.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Fasilkom Universitas Narotama Luncurkan BELINDA & JUMINTEN, Solusi Pembelajaran Daring Interaktif Fasilkom Universitas Narotama Luncurkan BELINDA & JUMINTEN, Solusi Pembelajaran Daring Interaktif

07 April 2020, 10:45:59

Pandemi COVID-19 telah mengubah pola pendidikan konvensional yang mendadak harus dilakukan berbasis dalam jaringan (daring = online). Beberapa sekolah mengalami kesulitan mengadopsi cara belajar daring dan melakukan pemantauan yang terekam secara rapi. Banyak siswa mengeluh dan menganggap belajar daring hanyalah tugas daring saja. Menyikapi kondisi tersebut, Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Narotama tergerak memberikan solusi dengan BELINDA & JUMINTEN sebagai ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Polri Siapkan Simulasi Hadapi Penjarahan saat PSBB Covid-19
08 April 2020, 09:00:00

Polri Siapkan Simulasi Hadapi Penjarahan saat PSBB Covid-19 Jakarta -- Polri mengklaim telah menetapkan antisipasi terburuk selama pandemi virus corona, termasuk di dalamnya penjarahan yang dilakukan masyarakat. "Polisi mempersiapkan hal yang terburuk," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes .....

Dilarang Angkut Penumpang, Ojol Usul Bantuan Rp100 Ribu Setiap Hari
08 April 2020, 09:00:00

Dilarang Angkut Penumpang, Ojol Usul Bantuan Rp100 Ribu Setiap Hari JakartaJakarta, Komunitas ojek online (ojol) nasional Garda Indonesia berharap pemerintah memberi kompensasi kepada pengemudi ojol atas Pedoman pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang sudah ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pekan lalu .....

Jokowi Kuak 3 Masalah Pendidikan yang Harus Dibereskan
07 April 2020, 09:00:00

Jokowi Kuak 3 Masalah Pendidikan yang Harus Dibereskan JakartaJakarta, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan terdapat tiga permasalahan pendidikan yang harus segera diatasi di Indonesia. Ia menyatakan persoalan itu merujuk pada hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) .....