go green
Recent Issues

Kominfo Libatkan Operator Tindak Ponsel BM

Kominfo Libatkan Operator Tindak Ponsel BM

12 Juli 2019, 09:00:41

Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Ismail mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan operator terkait aturan IMEI(International Mobile Equipment Identity).
"Iya sudah [ada komunikasi], operator itu sebetulnya berat kan kasihan juga mereka harus investasi tapi ini kan [aturan IMEI] untuk kepentingan nasional jadi mereka harus ikuti," ucap Ismail di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (10/7).

Ismail mengatakan pihaknya menginstruksikan operator untuk melakukan tindakan terhadap ponsel ilegal atau black market (BM) yang berada di jaringan mereka.
"Nanti peraturan itu akan diterbitkan ada tiga peraturan menteri, satu Kominfo, Kemenperin dan Kemenpar masing-masing sesuai cakupannya. Yang di Kominfo cakupannya nanti memerintahkan para operator untuk melakukan tindakan terhadap IMEI yang ilegal," ucapnya.

Ismail menjelaskan nantinya nomor ponsel pengguna ponsel BM akan terblokir setelah aturan IMEI diberlakukan.
Aturan regulasi IMEI rencananya akan diberlakukan pada 17 Agustus mendatang. Regulasi ini bermaksud untuk menjegal peredaran dan perdagangan ponsel ilegal dan curian.
Kendati implementasinya kurang dari dua bulan, implementasi IMEI dinilai masih jauh dari sempurna. Hingga saat ini regulasi IMEI masih dalam tahap uji coba sebelum mulai diberlakukan secara efektif.

Draf konsep peraturan yang tengah disiapkan Kemenkominfo sendiri yakni menyiapkan draf Permen Sistem Registrasi Identifikasi dan Pemblokiran Perangkat Bergerak.

Kemenkominfo akan berwenang mengatur bagaimana data IMEI dikelola bersama operator untuk melakukan pemblokiran ponsel ilegal.
Ketika regulasi IMEI diberlakukan, ponsel-ponsel dengan nomor IMEI yang tidak ilegal bisa diblokir layanannya oleh seluruh operator di Indonesia. Sehingga, perangkat tersebut tidak bisa lagi dipakai meski sudah berganti kartu SIM dari operator yang berbeda.




Sumber: CnnIndonesia

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Universitas Narotama dan Dinas PUPR Pacitan Mengadakan Kerjasama Pelatihan Universitas Narotama dan Dinas PUPR Pacitan Mengadakan Kerjasama Pelatihan

17 Februari 2020, 03:23:11

Universitas Narotama (UN) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Pacitan mengadakan kerjasama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding / MoU). MoU tersebut ditandatangani oleh Rektor Universitas Narotama Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM dan Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Dinkes Ungkap 52 Orang di Jakarta Diobservasi Terkait Corona
18 Februari 2020, 09:00:00

Dinkes Ungkap 52 Orang di Jakarta Diobservasi Terkait Corona Jakarta -- Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengumumkan sempat melakukan observasi kepada 52 orang di Jakarta karena suspek corona atau Covid-19 beberapa hari lalu. Setelah observasi, 52 orang suspek ini dinyatakan negatif .....