go green
Recent Issues

E-Commerce Bisa Blokir Pedagang yang Jual Ponsel Ilegal

E-Commerce Bisa Blokir Pedagang yang Jual Ponsel Ilegal

11 Juli 2019, 09:00:22

Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) mengatakan platform e-Commerce bisa melakukan pemblokiran terhadap mitra pedagang yang menjual ponsel ilegal. Pasalnya, anggota idEA akan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketua Bidang Ekonomi Digital idEA Bima Laga menjelaskan salah satu aturan yang mengatur peredaran ponsel ilegal tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2009, UU Nomor 8 Tahun 1999, dan UU Nomor 36 Tahun 1999 hingga UU Perlindungan Konsumen Nomor 9 Tahun 1999.
"Kami pada dasarnya (idEA) yang berbadan hukum memang menurut sama aturan undang-undangnya," kata Bima kepada CNNIndonesia.com, di Jakarta Pusat, Selasa (7/9).
Bima menjelaskan ada beberapa prosedur yang bisa dilakukan untuk memblokir peredaran ponsel ilegal. Salah satunya adalah permintaan vendor ponsel atau distributor resmi untuk melakukan pemblokiran barang ilegal di e-Commerce.
"Kalau memang aturannya dari Kementerian Perdagangan tidak memperbolehkan itu kita bisa takedown. Dan itu harus ada mereknya yang mengajukan dan kita sudah ada aturan itu," kata Bima.
Sebelumnya, untuk menjegal ponsel ilegal, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga akan memberlakukan aturan IMEI pada Agustus.
Peraturan IMEI akan memblokir ponsel ilegal dengan IMEI yang tak terdaftar di basis data Kemenperin. Dengan adanya aturan ini, ponsel ilegal tak akan lagi bisa digunakan untuk mengakses jaringan.
Kendati demikian, aturan IMEI tidak semata-mata akan langsung memblokir ponsel ilegal yang sudah terlanjur dibeli oleh masyarakat. Pasalnya masih ada masa transisi atau pemutihan bagi pengguna yang sudah terlanjur membeli.





Sumber: CnnIndonesia

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Pemprov Jatim dan Universitas Narotama Menjalin Kerjasama Pemprov Jatim dan Universitas Narotama Menjalin Kerjasama

21 Februari 2020, 08:02:09

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dan Universitas Narotama menjalin kerjasama tentang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan desa, serta pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama tersebut dituangkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Rektor Universitas Narotama Sri Wiwoho Mudjanarko di Gedung Negara Grahadi, Jumat (21/2/2020). Penandatanganan kerjasama ini berlangsung menjelang dilaksanakan “Rapat Kerja Percepatan Penyaluran ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Data Sensus Penduduk Online 2020 BPS Bisa Bocor
23 Februari 2020, 09:00:29

Data Sensus Penduduk Online 2020 BPS Bisa Bocor Jakarta, Pakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha menyatakan Badan Pusat Statistik (BPS) wajib menjaga keamanan data Sensus Penduduk 2020, mengingat ada potensi terjadi kebocoran data seperti di Ekuador, .....