go green
Recent Issues

Bisakah Indonesia Tanpa Pemilu Kepala Daerah

Bisakah Indonesia Tanpa Pemilu Kepala Daerah

20 Maret 2012, 11:15:52

Tidak pernah ada transparansi penggunaan dana partai politik yang berasal dari APBN dan APBD, karena memang tidak diatur dalam undang-undang. Bahkan, wacana pembiayaan parpol diserahkan kepada pasar politik justru akan menjadi pertaruhan antara pemodal yang mencengkeram parpol.
Sebagai solusi atas hal ini, bisa dengan mengubah sistem pemilihan untuk kepala pemerintahan di daerah-daerah dari model langsung menjadi tidak langsung dan memberikan alokasi anggaran yang memadai oleh negara kepada parpol secara proporsional dan akuntabel. Timbul pertanyaan, mungkinkah Indonesia tanpa pemilu kepala daerah?
Selanjutnya...
• VIVAnews

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Universitas Narotama dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Menjalin Kerja Sama Universitas Narotama dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Menjalin Kerja Sama

21 Januari 2019, 08:52:23

Didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara. Universitas Narotama (UNNAR) dan Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya menjalin kerja sama yang diwujudkan dalam MoU (Memorandum of Understanding) dan MoA (Memorandum of Agreement). Penandatanganan MoU dan MoA dilakukan Rektor UNNAR Dr. Arasy Alimudin, SE, MM dan Rektor UNIPA Surabaya Drs. Djoko Adi Walujo, ST, MM, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Surat Miskin Tak Lagi Dipakai di Penerimaan Siswa Baru 2019
21 Januari 2019, 09:00:02

Surat Miskin Tak Lagi Dipakai di Penerimaan Siswa Baru 2019 Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan peraturan baru mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lewat Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru 2019. .....

87 Perusahaan Pembiayaan Bisa Manfaatkan DP Nol Persen
21 Januari 2019, 09:00:02

87 Perusahaan Pembiayaan Bisa Manfaatkan DP Nol Persen Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut 46 persen dari 188 perusahaan pembiayaan (multifinance) memiliki rasio pembiayaan macet (NonperformingFinance/NPF) kurang dari 1 persen. Berarti, sekitar 86-87 multifinance dapat .....