Libur Natal dan Tahun Baru diperpanjang s/d 9 Januari 2021
      Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Gasal 2020 - 2021 : 11 - 16 Januari 2021
      KHS Online Semester Gasal 2020 - 2021 : Mulai Tanggal 25 Januari 2021
      Her Registrasi Semester Genap 2020 - 2021 Mulai Tanggal 25 Januari 2021
      Perwalian dan Pengisian KRS Online Mulai Tanggal 25 Januari 2021
      Awal Semester Genap 2020 - 2021 : Tanggal 8 Februari 2021
go green
Kampus
Informasi
Publik
Komunitas
Recent Issues

Menlu Rezim Militer Myanmar Datangi Thailand Bahas Krisis

Menlu Rezim Militer Myanmar Datangi Thailand Bahas Krisis

26 Februari 2021, 09:00:01

Jakarta -- Menteri Luar Negeri junta militer Myanmar Wunna Maung Lwin dilaporkan mengunjungi Thailand untuk membahas krisis pasca kudeta, Rabu (24/2).

Seperti dikutip dari Reuters, seorang sumber pemerintah Thailand mengatakan kunjungan menlu yang ditunjuk oleh rezim militer itu untuk membicarakan upaya diplomatik bersama asosiasi negara-negara di Asia Tenggara untuk menyelesaikan krisis yang terjadi pasca kudeta di Myanmar 1 Februari lalu.

Indonesia sendiri telah melakukan diplomasi ke negara-negara anggota ASEAN untuk membahas respons terhadap situasi politik di Myanmar usai kudeta militer.

Retno sempat dilaporkan akan berkunjung ke Myanmar pada Kamis (25/2), namun hal itu dibantah.

Indonesia juga sedang menjadi sorotan di Myanmar. Sekelompok pengunjuk rasa menggeruduk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon karena pemberitaan tentang dukungan pemerintah atas usul pemilu ulang yang digagas junta militer usai kudeta, pada Selasa (24/2).

Unjuk rasa itu berlangsung sebagai respons munculnya laporan yang menyebut Indonesia tengah meminta dukungan negara ASEAN lain untuk "mendukung pemilu ulang di Myanmar" pasca kudeta militer pada 1 Februari lalu.

Reuters melaporkan bahwa tiga sumber diplomatik yang mengetahui masalah ini menyatakan gagasan Indonesia tersebut mendapatkan dukungan kuat sejumlah negara.

Tak lama setelah berita itu dirilis, Retno langsung melansir pernyataan yang menyatakan bahwa transisi Myanmar menuju demokrasi harus mengikuti keinginan rakyatnya.

Myanmar menjadi sorotan dunia setelah angkatan bersenjata Tatmadaw menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan mengumumkan kudeta.

Selain Suu Kyi, Tatmadaw menahan sejumlah pejabat pemerintahan sipil lain, seperti Presiden Myanmar, Win Myint, dan sejumlah tokoh senior partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Tatmadaw juga mengumumkan status darurat militer selama satu tahun. Militer menyatakan kekuasaan pemerintah Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing.

Kudeta itu telah memicu gelombang unjuk rasa di seluruh negeri.

Sejauh ini, tiga pengunjuk rasa anti-kudeta dilaporkan tewas dalam demonstrasi. Sementara seorang pria yang berpatroli di lingkungan Yangon dan melawan penangkapan malam, juga ditembak mati pada akhir pekan.

Jenderal Min Aung Hlaing dilaporkan meminta bantuan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha usai melakukan kudeta terhadap pemimpin sipil.

Prayuth terpilih menjadi perdana menteri Thailand pada 2014 setelah merebut kekuasaan dalam kudeta dan kembali melanjutkan pemerintahan usai menang dalam pemilu kontrovesial pada 2019.

Prayuth mengaku telah menerima surat dari pemimpin junta militer yang meminta bantuan untuk mendukung demokrasi di Myanmar.

Sumber cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Universitas Narotama Menjalin Kerja Sama dengan Universitas Indonesia Universitas Narotama Menjalin Kerja Sama dengan Universitas Indonesia

15 April 2021, 08:05:24

Delegasi Universitas Narotama (UN) Surabaya terdiri atas Wakil Rektor I Dr. M. Ikhsan Setiawan, ST, MM dan Kaprodi Manajemen (S1) Agus Sukoco, ST, MM melakukan kunjungan ke Universitas Indonesia (UI) di kampus Depok, Jakarta, Senin (12/4/2021). Rombongan diterima langsung oleh Direktur Kemahasiswaan UI, Dr. Tito Latif Indra, S.Si, MSi bersama dengan Kabid Kemahasiswaan lainnya di Gedung PUSGIWA. Pada kesempatan tersebut, delegasi ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Jokowi Cuma Butuh 10 Hari Dapat Restu DPR Lebur Kemenristek
13 April 2021, 09:00:00

Jokowi Cuma Butuh 10 Hari Dapat Restu DPR Lebur Kemenristek Jakarta -- Presiden Joko Widodo cuma butuh waktu 10 hari untuk mendapat restu DPR RI melebur Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Jokowi mengajukan penghapusan Kemenristek .....