go green
Universitas Narotama Peduli

LPPM Universitas Narotama Bekerjasama dengan Kemahasiswaan Universitas Narotama menyelenggarakan DONASI untuk merespon semakin merebaknya penyebaran Virus Covid-19


Ka.LPPM

Dr. Ir. Sri Wiwoho Mudjanarko ST., MT., IPM.
Direktur Kemahasiswaan

Andi Pontjo Wiyono, SH.,MH
Dokumentasi :

Recent Issues

Musim Lapor SPT, Teliti Agar Tak Kurang atau Kelebihan Bayar

Musim Lapor SPT, Teliti Agar Tak Kurang atau Kelebihan Bayar

24 Februari 2020, 09:00:24

Jakarta -- Batas akhir pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) akan jatuh pada bulan depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengimbau para WP untuk menunaikan lapor SPT Pajak jauh-jauh hari sebelum batas waktu berakhir, yaitu pada 31 Maret 2020.

"Dalam spirit (semangat) untuk saling percaya, saya mengingatkan tanggal 31 Maret jangan lupa bayar pajak untuk orang pribadi, kalau perusahaan masih sampai 30 April," ucap Sri Mulyani belum lama ini.

Saat ini, pemerintah memberikan kemudahan pelaporan SPT, sehingga WP tidak wajib datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Sebaliknya, WP dapat mengisi SPT secara online atau disebut e-filing.

Meski sudah tergolong mudah, tidak jarang WP dihadapkan dengan kondisi lebih atau kurang bayar. Kondisi ini terjadi ketika pengisian SPT menyisakan sejumlah nominal usai pengisian e-filling.

Pengamat Perpajakan Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Bako menjelaskan kondisi kurang atau lebih bayar tersebut biasanya terjadi ketika WP tidak mencantumkan bukti potong pajak yang berfungsi sebagai kredit pajak. Bukti potong merupakan dokumen WP yang diberikan oleh pemberi kerja sebagai bukti pemotongan pajak.

Kondisi tersebut pernah dialami oleh Ronny sendiri. Ia berkesempatan mengisi seminar pajak di sebuah institusi. Akan tetapi, institusi tersebut tidak menyertakan bukti potong ketikan membayarkan upah pembicara. Akibatnya, ketika hendak mengisi SPT, ia tidak dapat mencantumkan pendapatannya tersebut.

"Saya sudah melaporkan tapi tidak disertai bukti potongnya, jadi itu dianggap tidak melaporkan karena ketika melaporkan itu wajib disertai dengan bukti potongnya. Akibatnya saya menjadi kurang bayar," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, akhir pekan ini.

Karenanya, ia mengimbau WP untuk memastikan kepemilikan bukti potong dari pemberi kerja sebelum melaporkan SPT. Jika tidak, alih-alih mengisi SPT dengan singkat dan mudah, WP malah harus berurusan dengan petugas pajak.

Selain ketiadaan bukti potong, kondisi lebih atau kurang bayar disebabkan oleh ketidaksesuaian pengisian SPT dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebagaimana diketahui, prinsip pelaporan pajak di Indonesia menganut sistem self assessment oleh WP. Namun demikian, DJP mendapatkan laporan transaksi dengan nilai tertentu dari 52 lembaga, seperti perbankan, penjual emas, money changer, dan sebagainya.

Karenanya, DJP dengan mudah dapat memantau kebenaran pelaporan SPT. "DJP memiliki hak apabila menemukan data dari pihak ketiga yang tidak sesuai dengan laporan self assessment WP," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama menuturkan kekurangan atau kelebihan bayar biasanya dipicu kesalahan input angka dalam pengisian SPT. Karenanya, ia mengimbau WP agar meneliti kembali angka-angka yang diinput.

Kemungkinan lain, kata Hestu, adalah kesalahan penghitungan pemberi kerja dalam bukti potong. Ini terjadi jika WP merupakan karyawan sebuah perusahaan dan mengisi SPT berdasarkan bukti potong dari pemberi kerja yakni formulir 1721 A1 atau A2.
"Harap diteliti kembali perhitungan dalam bukti potong tersebut," terang dia.

Jujur adalah Kunci

Ronny mengatakan WP tidak perlu panik jika mendapati kelebihan atau kekurangan bayar. Ia menyarankan WP segera menemui petugas pajak di KPP terdekat. Kuncinya adalah menyampaikan SPT secara jujur.

"Jujur saja, misalnya saya lupa atau saya tidak tahu, enaknya petugas pajak sekarang lebih terbuka dan memahami kesulitan WP. Asalkan kita jujur," ucapnya.

Senada, Hestu juga menyarankan jika terdapat kurang bayar, maka WP harus menyetor nilai kurangnya sebelum masa penyampaian SPT berakhir. Sebaliknya, apabila terdapat lebih bayar, maka dapat dikembalikan sesuai prosedur yang ada.

"Misalnya untuk orang pribadi dengan jumlah lebih bayar sampai dengan Rp1 miliar dapat diberikan restitusi dipercepat sesuai PMK 39 tahun 2018," tandasnya.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Universitas Narotama Galang Bantuan APD Untuk Petugas Medis Lawan COVID-19 Universitas Narotama Galang Bantuan  APD Untuk Petugas Medis Lawan COVID-19

27 Maret 2020, 12:43:35

Masih kurangnya perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para petugas medis yang berada pada garda terdepan melawan virus COVID-19, sivitas akademika Universitas Narotama bergerak dengan memberikan bantuan paket uang dan APD yang akan didistribusikan ke beberapa wilayah di Indonesia. Donasi bantuan uang dapat ditranfer melalui Bank BNI No. Rek. 5420021981 a.n. LPPM Universitas Narotama. Bantuan APD ( kaca mata pelindung, ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Lockdown India dan Kegetiran Para Perantau
01 April 2020, 09:00:58

Lockdown India dan Kegetiran Para Perantau Jakarta -- Penguncian wilayah (lockdown) yang diterapkan pemerintah India sejak 23 Maret lalu untuk menghentikan penyebaran virus corona (Covid-19) berdampak luas terhadap para penduduk, terutama kalangan pekerja harian dan kelompok .....

Mahfud: Darurat Sipil Berlaku Jika Diperlukan Hadapi Corona
01 April 2020, 09:00:24

Mahfud: Darurat Sipil Berlaku Jika Diperlukan Hadapi Corona Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Darurat Sipil tak menutup kemungkinan dihidupkan kembali apabila keadaan semakin memburuk .....

Australia dan Kanada Kembangkan Drone Deteksi Virus Corona
01 April 2020, 09:00:01

Australia dan Kanada Kembangkan Drone Deteksi Virus Corona JakartaUniversity of South Australia (UniSA) bersama perusahaan spesialisasi drone asal Kanada, Draganfly Inc, mengembangkan drone yang mampu mengidentifikasi orang yang terjangkit virus corona SARS-CoV-2 di tengah kerumunan massa. Drone memiliki sensor .....

Program Satu Keluarga Satu Sarjana
19 Maret 2020, 09:00:01

Program Satu Keluarga Satu Sarjana Jakarta Menteri Agama Fachrul Razi mengaku tengah merancang sebuah gerakan program pendidikan agar anak-anak muda Indonesia bisa mengenyam bangku pendidikan tinggi dan mendapatkan gelar sarjana. Dia berharap minimal ada satu .....