go green
Recent Issues

Diskon Tarif Dibatasi, Grab Bakal Taati Keputusan Kemenhub

Diskon Tarif Dibatasi, Grab Bakal Taati Keputusan Kemenhub

12 Juni 2019, 09:00:00

Presiden Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan pihaknya akan menaati keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) soal pembatasan diskon tarif layanan transportasi online.

Kendati demikian, Grab bakal terus memberikan masukan kepada Kemenhub agar lebih hati-hati dalam mengatur regulasi soal diskon tarif.
"Kalau kami boleh memberikan saran, memang sebaiknya kita lebih hati-hsti dalam melakukan regulasi terhadap promosi dan diskon karena nanti dampaknya kepada penumpang dan pengemudi," kata Ridzki kepada awak media usai peresmian Grab Excellence Center di Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (29/5).
"Tapi tentunya kita serahkan kepada Kemenhub, kita memberikan masukan saja. Kami tahu Kemenhub juga melalukan survei juga di situ. Apapun keputusannya nanti kita akan menaati apa yang menjadi arahan Kemenhub," lanjut dia.

Ditanya soal apakah sudah ada pembicaraan dengan pihak Kemenhub, Grab mengatakan akan terus melakukan koordinasi agar Kemenhub dapat mempertimbangkan segala aspek sebelum mengetuk palu soal pembatasan diskon tarif.
"Kepada kami tentunya kita akan melakukan koordinasi baik kepada Pak Menteri [Kemenhub], Pak Dirjen, Pak Direktur. Saya sampaikan tentunya kami yakin Kemenhub akan mempertimbangkan segala aspek sebelum memberikan keputusan," jelas Ridzki.

Sebelumnya, Kemenhub menilai kurang berimbangnya perang diskon tarif yang dilakukan oleh dua perusahaan layanan transportasi ojek online yaitu Gojek dan Grab dilakukan demi menarik pelanggan dan meningkatkan pengalaman konsumen.
Aksi saling memberikan diskon tarif itu pada dasarnya membebani aplikator. Bagi aplikator yang memiliki dana besar dan mampu memberikan diskon tarif dalam jangka waktu yang lama akan bertahan.
Sebaliknya, bagi aplikator yang memiliki dana yang sedikit, bakal mengalami kesulitan. Sehingga, membuat persaingan dalam industri ride hailing tidak sehat.
Kemenhub sendiri bakal mengatur diskon yang diberikan tidak melampaui batas bawah yang ditetapkan. Hal ini dikhawatirkan akan mengambil porsi pendapatan yang akan diterima pengemudi.
Selain itu jika promo dilakukan oleh penyelenggara uang elektronik, maka Kemenhub pun akan menggandeng lembaga atau kementerian terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KPPU.



Sumber: CnnIndonesia

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Prodi Sistem Informasi UNNAR Jalin Kerjasama dengan Komunitas Odoo Indonesia Prodi Sistem Informasi UNNAR Jalin Kerjasama dengan Komunitas Odoo Indonesia

22 Juli 2019, 06:13:02

Program Studi Sistem Informasi– Fakultas Ilmu Komputer (FIK) Universitas Narotama (UNNAR) yang berkonsentrasi pada pengembangan solusi bisnis memandang perlu melakukan kerjasama dalam pengembangan Odoo. Kerjasama ini dijalin dengan Komunitas Odoo Indonesia yang diwakili oleh Agung Hario, S.Kom, praktisi dalam bidang pengembangan Enterprise Resources Planning (ERP) dengan framework Odoo. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan pengenalan Odoo yang dipimpin oleh Kaprodi Sistem Informasi, Immah ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Dua Pembobol Kantor Partai Berkarya Dibekuk
22 Juli 2019, 09:00:03

Dua Pembobol Kantor Partai Berkarya Dibekuk Surabaya -- Polisi meringkus dua orang yang diduga melakukan pembobolan dan pencurian kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai BerkaryaKota Surabaya, di Jalan Kutisari, Surabaya. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Tenggilis Mejoyo .....

Beasiswa Unggulan Kemendikbud Dibuka Sampai 9 Agustus 2019
22 Juli 2019, 09:00:03

Beasiswa Unggulan Kemendikbud Dibuka Sampai 9 Agustus 2019 Jakarta -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka pendaftaran beasiswa unggulan Kemendikbud mulai 17 Juli hingga 9 Agustus 2019. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kemendikbud, Suharti mengatakan beasiswa .....

OJK Sebut 46 Fintech Masuk Uji Izin Operasi
22 Juli 2019, 09:00:03

OJK Sebut 46 Fintech Masuk Uji Izin Operasi Jakarta -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memproses 46 perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk masuk uji regulatory sandbox dalam rangka pemberian izin operasi. Sejumlah perusahaan fintech ini berasal dari berbagai .....