go green
Recent Issues

Soal Pemalsuan SKD, Mendikbud Mengintruksikan Jangan Sampai Anak Tak Sekolah

Soal Pemalsuan SKD, Mendikbud Mengintruksikan Jangan Sampai Anak Tak Sekolah

11 Juli 2019, 09:00:22

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pemalsuan Surat Keterangan Domisili (SKD) untuk PPDB sistem zonasi merupakan pelanggaran yang berujung sanksi pencoretan. Namun, Muhadjir mengingatkan bagaimana solusi agar anak tidak putus sekolah.
"(Pemalsuan SKD) pelanggaran administratif ya, karena itu sanksinya paling coret. Itu wewenangnya, seperti Pak Gubernur Jawa Barat menyampaikan, pokoknya malsu diskualifikasi. Tapi anak ini jangan sampai jadi korban, karena tidak sekolah, dia tetap sekolah tapi dari situ harus keluar," ujar Muhadjir kepada wartawan di kantornya, Jalan Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2019).

Muhadjir sepakat dengan pencoretan para peserta yang melakukan pemalsuan SKD dan ditangani pemerintah provinsi. Jika ada unsur pidana, hal tersebut ditangani pihak kepolisian.
"Saya kira itu saya setuju, artinya penanganannya di provinsi, kalau pidana ya (ditangani) polisi," kata Muhadjir.

Sebelumnya, diberitakan marak praktik pemalsuan SKD para peserta didik baru. Salah satu penggunaan SKD yang tidak sesuai untuk PPDB SMA Negeri terjadi di Jawa Tengah mencapai 446 kasus. Bahkan ada orang tua yang meminta seorang warga berbohong sebagai saksi terkait SKD yang diajukan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan sebelumnya tercatat 444 SKD tidak sesuai. Setelah sistem dikunci ternyata terungkap ada 2 lagi lainnya yang terpaksa harus didiskualifikasi.
"Yang dua itu setelah close, kita telepon orang tuanya ternyata tidak sesuai dan harus didiskualifikasi," kata Ganjar kepada wartawan saat menghadiri HUT Bhayangkara di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Rabu (10/7).






Sumber: Detik.Com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Pemprov Jatim dan Universitas Narotama Menjalin Kerjasama Pemprov Jatim dan Universitas Narotama Menjalin Kerjasama

21 Februari 2020, 08:02:09

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dan Universitas Narotama menjalin kerjasama tentang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan desa, serta pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama tersebut dituangkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Rektor Universitas Narotama Sri Wiwoho Mudjanarko di Gedung Negara Grahadi, Jumat (21/2/2020). Penandatanganan kerjasama ini berlangsung menjelang dilaksanakan “Rapat Kerja Percepatan Penyaluran ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Data Sensus Penduduk Online 2020 BPS Bisa Bocor
23 Februari 2020, 09:00:29

Data Sensus Penduduk Online 2020 BPS Bisa Bocor Jakarta, Pakar keamanan siber dari CISSReC Doktor Pratama Persadha menyatakan Badan Pusat Statistik (BPS) wajib menjaga keamanan data Sensus Penduduk 2020, mengingat ada potensi terjadi kebocoran data seperti di Ekuador, .....