go green
Recent Issues

Kominfo Telisik Potensi Sanksi Pidana RUU Data Pribadi

Kominfo Telisik Potensi Sanksi Pidana RUU Data Pribadi

13 Agustus 2019, 09:00:54

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang membahas sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggar Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
"PDP nanti akan ada pertemuan lagi. Ini masih ada masalah menyangkut pidana. Pidana ini ternyata dievaluasi lagi, dibahas ulang dalam waktu dekat. Masalah lain sudah beres, terkait pidananya aja," ujar Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan kepada awak media di Museum Nasional, Jakarta, Senin (12/8).

Terkait sanksi pidana pasal RUU PDP yang dijatuhkan lebih tinggi dibanding pasal yang lain, Semuel menyebut pasal terkait pencurian data pribadi. Pelaku bakal dijatuhi hukuman pidana setidaknya 10 tahun.

Namun, Kemenkominfo tidak menyebutkan secara pasti berapa jumlah denda yang akan dikenakan.
"Kalau denda itu tinggi, misalkan data kamu dipakai orang lain terus dicuri wah itu 10 tahun. Kalau orang datanya dicuri terus digunakan orang lain kan sama saja kita membunuh orang itu," jelas Semuel.
Kendati demikian, Anggota Komisi I DPR RI Jerry Sambuaga menyatakan RUU PDPterancam tidak selesai dibahas tahun ini. Hal ini terkait akan habisnya periode jabatan anggota Komisi I 2014-2019.

Menurut Jerry kedua RUU ini sudah dimasukkan di Senayan dan seharusnya selesai dibahas pada tahun ini. Namun, kemungkinan pembahasan akan molor dan tidak selesai tahun ini.
Lebih lanjut dia mengatakan RUU PDP itu dapat kembali dibahas diperiode Komisi I DPR 2019-2024. Namun menurut Jerry pembahasan tidak bisa dilakukan secara otomatis. Tapi, rancangan undang-undang tersebut harus diusulkan kembali oleh pemerintah atau Komisi 1 DPR.
Oleh karena itu, Jerry menghimbau kepada masyarakat untuk terus mendorong anggota Komisi 1 DPR RI periode 2019-2024 terpilih guna membahas RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.





Sumber: CnnIndonesia

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
Universitas Narotama dan Dinas PUPR Pacitan Mengadakan Kerjasama Pelatihan Universitas Narotama dan Dinas PUPR Pacitan Mengadakan Kerjasama Pelatihan

17 Februari 2020, 03:23:11

Universitas Narotama (UN) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Pacitan mengadakan kerjasama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara. Kerjasama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding / MoU). MoU tersebut ditandatangani oleh Rektor Universitas Narotama Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM dan Kepala Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Dilema Guru di Kalijaya, Antara Kelas dan Sawah
17 Februari 2020, 09:00:00

Dilema Guru di Kalijaya, Antara Kelas dan Sawah Jakarta -- Tatapannya lemah. Wajahnya tampak lelah. Raut mukanya tak berseri saat ditemui CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu. Dia adalah Wardi, seorang Kepala Sekolah SDN 1 Kalijaya, Ciamis, Jawa Barat. Sudah setahun .....