go green
Recent Issues

Penolakan Australia Terhadap Hukuman Mati Dipertanyakan

Penolakan Australia Terhadap Hukuman Mati Dipertanyakan

04 Mei 2015, 09:00:00

TRIBUNNEWS.COM.CANBERRA— Oposisi di Australia menuduh pemerintah membalikkan penolakan negara atas hukuman mati dalam debat panas Kamis (30/4/2015) menyusul eksekusi Indonesia atas dua pengedar narkoba asal Australia.
Eksekusi oleh regu tembak atas delapan terpidana narkoba, termasuk dua warga Australia, telah kembali memicu kritikan tajam atas peran polisi Australia pada 2005 dalam memberi informasi mitranya di Indonesia mengenai rencana yang dipimpin oleh dua pria itu untuk menyelundupkan lebih dari 8 kilogram heroin dari Bali ke Sydney.
Dua pria tersebut, Myuran Sukumaran, 33, dan Andrew Chan, 34, dieksekusi Rabu. Anggota-anggota lain dari apa yang disebut lingkaran Bali Nine yang dipimpin mereka menerima hukuman penjara panjang.
Australia membalas dengan menarik duta besarnya dari Jakarta, namun tidak mengurangi kerjasama dengan polisi Indonesia, yang dianggap sebagai pertahanan penting melawan terorisme global.
Para pengecam mengatakan Australia melemahkan mandat anti-hukuman mati ketika gagal mengkritik Indonesia pada 2008 karena mengeksekusi tiga teroris Indonesia yang bertanggung jawab atas pemboman Bali pada 2002 yang menewaskan 202 orang, termasuk 88 warga Australia.
Partai Buruh pada Kamis menuduh pemerintah meremehkan penolakan Australia terhadap hukuman mati dalam arahan terbaru kepada Kepolisian Federal Australia mengenai bagaimana lembaga itu bekerjasama dengan kepolisian lain termasuk Indonesia.eksekusi-eksekusi yang membuat marah banyak warga Australia.
Partai oposisi itu mempertanyakan mengapa Menteri Kehakiman Michael Keenan telah menghapus dari arahan terbarunya syarat bahwa polisi "mempertimbangkan penolakan pemerintah sejak lama atas pemberlakuan hukuman mati dalam melaksanakan fungsi hubungan internasionalnya."
Arahan tersebut, yang dikeluarkan Mei lalu, menggariskan prioritas-prioritas dan ekspektasi-ekspektasi pemerintah untuk kepolisian.
Pemimpin oposisi Bill Shorten mengatakan arahan itu meremehkan protokol-protokol yang bertujuan mencegah kerjasama polisi Australia mengarah pada eksekusi warga Australia di luar negeri.
Ia mengatakan pada wartawan bahwa Partai Buruh ingin menjamin eksekusi-eksekusi tersebut "tidak dapat terjadi lagi."
Para menteri kabinet dengan marah menekankan kembali penolakan pemerintah atas hukuman mati dan menuduh Partai Buruh mencari keuntungan politik

Sumber

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
SMK Pawiyatan Surabaya Lakukan Kunjungan Industri ke Universitas Narotama SMK Pawiyatan Surabaya Lakukan Kunjungan Industri ke Universitas Narotama

23 Agustus 2019, 06:36:35

Sebanyak 96 siswa dan 6 guru pendamping Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) “Pawiyatan” Surabaya melakukan Kunjungan Industri ke kampus Universitas Narotama (UNNAR) pada Kamis, 22 Agustus 2019. Kedatangan rombongan SMK Pawiyatan disambut langsung oleh Kaprodi Sistem Komputer (FIK) Slamet Winardi, ST, MM dan Direktur Marketing, Qausya Faviandhani, SE, MM di Plaza Gedung E UNNAR. Kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh para siswa untuk ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Pengusaha Fintech Bakal Rilis Kode Etik Bersama Bulan Depan
24 Agustus 2019, 09:00:01

Pengusaha Fintech Bakal Rilis Kode Etik Bersama Bulan Depan Jakarta -- Perusahaan berbasis teknologi yang memberikan layanan keuangan (financial technology/fintech) akan menerbitkan kode etik (code of conduct) bersama terkait prinsip-prinsip dasar bisnisnya. Rencananya, kode etik ini akan diluncurkan pada .....