go green
Recent Issues

Sepanjang 2020 Aktivis Catat 11 Konflik Agraria Libatkan TNI

Sepanjang 2020 Aktivis Catat 11 Konflik Agraria Libatkan TNI

08 Januari 2021, 09:00:00

Jakarta -- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sepanjang 2020 lalu telah terjadi lebih dari 10 letusan konflik agraria yang melibatkan warga dan institusi TNI.

"Sepanjang tahun tercatat 11 letusan konflik agraria mengemuka akibat klaim-klaim institusi tentara di atas tanah dan pemukiman masyarakat," kata Sekjen KPA Dewi Kartika saat menyampaikan Laporan Catatan Akhir Tahun (Catahu) KPA yang digelar secara daring, Rabu (6/1).

Dewi memaparkan, sebanyak sembilan kasus konflik meletus lantaran klaim aset tanah milik TNI. Sementara konflik lain berkaitan dengan Lapangan Udara, dan satu lagi berkaitan dengan Pusat Latihan Tempur (Puslapur).

"Konflik ini melibatkan TNI AD dan TNI AU di antaranya TNI AU Raci, Kodam XIV Hasanuddin, Kodim 0110 Aceh Barat Daya, Kodim Minahasa, Kodim Tambrauw dan Yonif 141 Muara Enim," kata Dewi.

Dalam kesempatan itu, Dewi juga memaparkan kasus kekerasan yang dialami masyarakat dalam konflik agraria masing-masing. Kekerasan ini dilakukan sejumlah instansi seperti TNI, Polisi, Satpol PP, hingga satpam atau preman perusahaan sepanjang 2020 kemarin.

Sedikitnya 22 kasus kekerasan telah terjadi saat konflik agraria pecah secara fisik antara TNI dan masyarakat. Disusul dengan sembilan kasus kekerasan yang dilakukan Satpol PP, dan sebanyak 20 kasus kekerasan yang dilakukan satpam atau preman perusahaan.

"Dan paling banyak kasus kekerasan yang melibatkan polisi, yaitu sebanyak 46 kasus," kata Dewi.

Dewi menerangkan para warga ini mengalami kekerasan oleh para anggota dari mulai dianiaya, kriminalisasi, hingga yang berujung kematian.

"Sepanjang 2020, sebanyak 19 orang mengalami penganiayaan, 139 dikriminalisasi, dan 11 orang meninggal dunia. Korbannya baik dari perempuan maupun laki-laki," kata dia.

Dalam kegiatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo mengaku selama kurun waktu 2020 lalu dari jumlah laporan konflik yang terjadi di masyarakat, sebanyak 60 persen adalah aduan konflik lahan atau agraria. Konflik agraria itu baik antarmasyarakat, masyarakat dengan pemodal, hingga masyarakat dengan instansi.

Dalam kesempatan itu, Sugeng mengaku setiap mendapat laporan untuk menyelesaikan konflik agraria di masyarakat pihaknya langsung melakukan pemeriksaan berkas di Kementerian ATR-BPN. Dia mengaku tim yang dia tunjuk tak pernah menerima kesulitan untuk mengakses dokumen pertanahan di kementerian yang dipimpin Sofyan Djalil itu.

"Saya enggak tahu pihak lain," kata Sugeng saat memakili Menko Polhukam Mahfud MD dalam webinar catatan akhir tahun (Catahu) KPA tersebut.

Sumber : cnnindonesia.com

print  word  pdf

 

Narotama News & Events
ADRI Bekerjasama IABIE Adakan Webinar Nasional WeID#27 ADRI Bekerjasama IABIE Adakan Webinar Nasional WeID#27

27 Februari 2021, 11:06:46

Perkumpulan Ahli & Dosen Republik Indonesia (ADRI) dan Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) mengadakan “Webinar Nasional Weekend Indonesia Dialog (WeID#27)” pada Jumat, 26 Februari 2021 pukul 20.00 WIB. Webinar dengan tema "Indonesia Sedang Dikepung Bencana" ini menghadirkan keynote speaker Dr. Achmad Fathoni Rodli, M.Pd (President ADRI / Rektor UMAHA Sidoarjo). Lebih dari 126 peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan menggunakan aplikasi ....Selengkapnya

print    word   pdf

Public News

Opsi Kunjungan Menlu RI ke Myanmar Tetap Terbuka
27 Februari 2021, 09:00:00

Opsi Kunjungan Menlu RI ke Myanmar Tetap Terbuka Jakarta -- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengatakan tetap membuka opsi melakukan kunjungan ke Myanmar untuk mencari solusi penyelesaian krisis pasca kudeta. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, .....

Vaksin Tahanan KPK, ICJR Singgung Diskriminasi Petugas Lapas
27 Februari 2021, 09:00:00

Vaksin Tahanan KPK, ICJR Singgung Diskriminasi Petugas Lapas Jakarta -- Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mengkritik pemberian vaksin covid-19 kepada 39 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Erasmus menilai, .....